Skema Pembiayaan Baru Dorong PLTU Batu Bara "Pensiun" di Indonesia

Oleh: Made Anthony Iswara - 6 November 2021
Dibaca Normal 3 menit
Asian Development Bank (ADB) meluncurkan skema pembiayaan baru yang dapat mendorong transisi energi bersih di Indonesia.
tirto.id - Asian Development Bank (ADB) meluncurkan skema pembiayaan bernama Mekanisme Transisi Energi (ETM) pada Rabu (3/11/2021) yang ingin menggantikan PLTU di Indonesia dengan energi bersih. Skema ini juga menyasar Filipina dan kemungkinan Vietnam.

Presiden Asian Development Bank (ADB) Masatsugu Asakawa, Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Keuangan Filipina Carlos G. Dominguez pun hadir untuk meluncurkan kemitraan tersebut dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP26) di Glasgow, Skotlandia.

"ETM adalah rencana ambisius yang akan memperbarui infrastruktur energi Indonesia dan mempercepat transisi energi bersih menuju emisi nol bersih dengan cara yang adil dan berbiaya terjangkau," kata Menteri Sri Mulyani dalam konferensi tersebut.

Skema ini sejalan dengan kebutuhan energi di Asia yang diperkirakan akan naik dua kali lipat sampai dengan 2030. Kebutuhan ini pun akan mendorong negara-negara untuk membangun kapasitas pembangkit listrik tenaga batu bara, mengutip siaran pers.

Dalam siaran pers itu menyebut bahwa Indonesia saat ini sekitar 67 persen listriknya diperoleh dari pembangkit batu bara. Namun, data Bank Dunia dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang diolah Institute of Essential Services Reform (IESR) menunjukkan bahwa angka tersebut ada di 64,27 persen per 2020.

Indonesia juga telah berkomitmen untuk mengurangi emisi hingga 29 persen pada 2030 dan memiliki target mencapai emisi nol bersih pada 2060. Emisi nol bersih secara umum merujuk pada penyerapan seluruh emisi yang diproduksi manusia sehingga tak ada yang menguap ke atmosfer.

Lebih lanjut, ETM akan menggalang dana untuk mempercepat penutupan 5 hingga 7 pembangkit listrik tenaga batu bara di Indonesia dan Filipina selama tahap rintisan sepanjang 2-3 tahun, sekaligus memfasilitasi investasi pada berbagai opsi energi bersih alternatif di masing-masing negara tersebut.

ETM terdiri atas dua pembiayaan. Pembiayaan pertama ditujukan untuk menutup lebih dini atau mempercepat pengalihan fungsi pembangkit listrik tenaga batu bara. Sementara pembiayaan kedua berfokus pada investasi pada pembangkitan, penyimpanan, dan peningkatan jaringan listrik untuk energi bersih yang baru.

“Ke depannya, diharapkan bank multilateral, investor kelembagaan swasta, organisasi filantropi, dan investor jangka panjang akan menyediakan modal bagi ETM,” demikian siaran pers tersebut.

Selama 10 hingga 15 tahun ke depan, ETM menyasar penutupan 50 persen dari keseluruhan pembangkit listrik tenaga batu bara di Indonesia, Filipina, dan kemungkinan Vietnam. Dalam skenario ini, ETM mampu memangkas 200 juta ton emisi CO₂ per tahun atau setara dengan menghilangkan 61 juta mobil dari jalan.



Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan PLN telah bekerja sama dengan ADB untuk “mulai mengubah daripada power plant (pembangkit listrik) yang batu bara” yang akan membutuhkan waktu 34 tahun, berbeda dengan durasi yang diumumkan ADB. Hal ini disampaikannya saat mengunjungi paviliun Indonesia di COP26.

Secara umum, ia menyebut Indonesia harus cermat dalam melakukan inisiatif perubahan iklim. Menurut Erick, Indonesia harus menjadi bagian globalisasi. Akan tetapi, upaya ini seharusnya tidak mengurangi daya saing Indonesia sebagai suatu negara.

“Kita enggak mau juga semuanya globalisasi, green, tetapi bangsa Indonesia enggak dapat pekerjaan, industri kita enggak tumbuh. Nah, tetapi ini yang kita sekarang coba cari equilibriumnya,” ungkap Erick kepada awak media.

Erick dan Sri Mulyani hanyalah dua dari sekian banyaknya menteri yang hadir dalam COP26. Menurut observasi Tirto di Glasgow, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjadi beberapa menteri yang hadir di Paviliun Indonesia pada hari yang sama.

Upaya menuju transisi energi bersih pada COP26 dilatarbelakangi ketergantungan Indonesia terhadap batu bara. Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa kepada Tirto mengatakan Indonesia telah memanfaatkan batu bara untuk menggantikan minyak BBM sebagai pembangkit listrik sejak tahun 80-an.

Batu bara pun dianggap paling murah dan pasokannya berlimpah. Kendati demikian, pasokan energi fosil seperti batu bara dapat habis seiring meningkatnya kebutuhan.



Pada Selasa (2/11/2021), Fabby mengatakan kepada Tirto bahwa ETM merupakan suatu inisiatif yang cukup baik karena bisa menangani dua persoalan, yaitu mengurangi kapasitas PLTU di sistem kelistrikan dan mendorong investasi energi terbarukan.

“Yang harus dipastikan di Indonesia nanti adalah kapasitas PLTU yang cukup signifikan yang pensiun sehingga bisa memberikan ruang yang cukup besar bagi energi terbarukan,” ungkap Fabby.

Menurut Fabby, penutupan PLTU ini sesuai dengan upaya dekarbonisasi, yakni menghilangkan CO2 dari ekonomi suatu negara, di Indonesia hingga 2060 atau lebih awal. Hal ini juga dapat membantu mencegah kenaikan temperatur global maksimal 1,5 derajat sesuai dengan perjanjian Paris.

Ia mengutip kajian IESR yang menyebut bauran energi terbarukan Indonesia pada 2030 harus mencapai 45 persen agar dapat menyesuaikan dengan target 1,5 derajat. Artinya, setidaknya perlu ada 10-12 GigaWatt PLTU yang dipensiunkan untuk mengakomodasi kapasitas energi terbarukan sebesar itu di sistem kelistrikan nasional.

Namun, beberapa pihak masih skeptis dengan rencana tersebut. Koalisi organisasi sipil yang berjumlah 60 organisasi yang hampir seluruhnya dari Asia mendesak ADB, Senin (3/11/2021), untuk menunda pengumuman terkait ETM sampai ADB mampu mengatasi sejumlah kekhawatiran praktis tentang proposal ini.

“Kami mendesak ADB untuk tidak mempertaruhkan kelangsungan hidup iklim kami dan kemungkinan mengakhiri batu bara dengan cara yang cepat, adil, dan benar-benar transformatif dengan skema pembelian dini yang tetap diselimuti ketidakpastian,” tulis surat koalisi tersebut kepada ADB, mengutip siaran pers.

Misalnya, koalisi ini meminta kejelasan terkait rencana ADB untuk menghentikan PLTU selama 15 tahun. Koalisi ini menilai bahwa durasi ini akan membuat orang-orang untuk menggunakan lebih banyak listrik berbahan bakar batu bara selama bertahun-tahun ke depan.

Koalisi ini pun menilai bahwa tidak ada jaminan kapasitas yang hilang karena penghentian dini PLTU akan digantikan oleh sumber energi terbarukan. Kurangnya kejelasan terkait bagaimana ETM akan menghindari pembayaran lebih (overpaying) atau menciptakan insentif untuk PLTU tua untuk memperpanjang umurnya menjadi masalah lain.

Selain itu, mereka juga mengkhawatirkan keterlibatan pemodal dan pengembang PLTU batu bara, serta potensi konsumen listrik yang akan dipaksa untuk menanggung biaya tambahan akibat rencana ini. Mereka mengkritik pula kurangnya kesempatan bagi masyarakat dan masyarakat sipil untuk terlibat dalam perumusan ETM.

“Sebagai orang-orang yang rentan terhadap iklim dan terbebani secara ekonomi, kami tidak dapat membiarkan ADB berjudi dengan rencana penghapusan batu bara prematur, yang bagi kami tidak kurang dari masalah hidup dan mati,” kata Direktur Eksekutif Center for Energy, Ecology and Development (CEED) Gerry Arances di Filipina.

ADB juga sebelumnya mengumumkan dalam draf laporannya bahwa bank ini berjanji untuk memangkas semua pembiayaan terkait bahan bakar fosil. Namun, mengutip Climate Tracker, ADB akan terus membiayai proyek gas dalam kasus-kasus tertentu, seperti ketika tidak ada akses listrik di daerah tersebut atau saat energi terbarukan masih mahal.

==============

Artikel ini ditulis dengan dukungan Climate Tracker.


Baca juga artikel terkait ENERGI BERSIH atau tulisan menarik lainnya Made Anthony Iswara
(tirto.id - Ekonomi)

Reporter: Made Anthony Iswara
Penulis: Made Anthony Iswara
Editor: Abdul Aziz
DarkLight