tirto.id - PKS menyambut baik penetapan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden 2024.
Kendati demikian, PKS memilih tidak menghadiri deklarasi di Hotel Majapahit, Surabaya, pada 2 September 2023. Sebagian pihak menganggap PKS setengah hati mendukung pencalonan mereka. Benarkah demikian?
Sekjen PKS, Habib Aboe Bakar Al Habsyi sudah memberikan klarifikasi dalam podcast Akbar Faizal Uncensored, berjudul "Anies-Cak Imin Harusnya Belum pasangan Capres, PKS Segera Bersikap" tayang 6 September 2023.
Aboe menjelaskan, malam hari sebelum deklarasi, Wakil Ketua Umum PKB, Jazuli Fawaid, datang memberikan undangan pada PKS.
Pihak PKS menanyakan: apakah bisa acara tersebut hanya untuk agenda penggabungan PKB ke koalisi saja, bukan pendeklarasian bakal Capres dan Cawapres?
Dan ternyata, kata Aboe, pembicaraan cukup alot. Anies kemudian datang dengan Sudirman Said untuk meyakinkan kalau mereka bisa menangani kegiatan untuk kepentingan penggabungan saja.
"Pembicaraan terkait penggabungan, bukan pen-cawapres-an. Ini yang dipahami oleh Habib Salim (Salim Segaf Al Jufri)," kata Aboe.
"Tapi faktanya tidak. Begitu kita lihat di lapangan tidak muncul penggabungan tapi langsung deklarasi Capres dan Cawapres," ungkap Aboe.
Aboe bilang, tim dari PKS sebenarnya sudah ada yang berangkat ke Surabaya. Habib Salim selaku Ketua Majelis Syuro PKS lantas meminta anggotanya tidak hadir karena tahu kalau kegiatan diikuti pendeklarasian Capres dan Cawapres.
Aboe mengaku saat itu dirinya sudah di berada di Surabaya dengan para anggota Nasdem sembari mengikuti perkembangan, namun di luar tempat deklarasi.
Benarkah PKS Tetap Mendukung Anies-Cak Imin?
Usai deklarasi pencalonan Anies-Muhaimin, PKS segera melakukan konferensi pers di hari yang sama, Sabtu siang, 2 September 2023.
Aboe bilang, PKS menyambut kedatangan Cak Imin. Hanya saja, sesuai AD/ART, PKS akan segera mengadakan rapat Majelis Syuro untuk penetapan secara resmi.
Menurut Aboe, semua itu tinggal menunggu hasil dari Majelis Syuro. Ketok palu ada di forum tersebut. "Setiap partai memiliki punya aturan masing-masing. Kita mempunyai pola penentuan Capres dan Cawapres itu harus di Majelis Syuro."
"Itu saja. Akhirnya besok kita panggil mereka kalau mau Majelis Syuro, selesai sudah," papar Aboe.
Terpisah, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR, Jazuli Juwaini, mengatakan rapat Majelis Syuro kemungkinan tidak melepas dukungan PKS terhadap pencalonan Anies-Muhaimin.
Dia menegaskan, PKS tetap berkomitmen untuk memberikan wewenang kepada Anies dalam memilih bakal Cawapres.
Peta Kekuatan Nasdem, PKS dan PKB
Jika PKS benar-benar bergabung, maka Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) akan diisi oleh Partai Nasdem, PKS, dan PKB. Saat ketiganya bersatu, maka Capres dan Cawapres yang diusung telah memenuhi persyaratan presidential threshold untuk mengikuti kontestasi Pilpres 2024.
Aturan presidential threshold termaktub dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017. Dalam pasal tersebut tertulis:
"Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu, yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR, atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya."
Artinya, partai atau koalisi harus memiliki komposisi 115 kursi dari total 575 di DPR RI untuk mencalonkan Capres dan Cawapres.
Jika menilik hasil pemilu legislatif 2019, komposisi jumlah kursi DPR untuk Nasdem, PKS, dan PKB sebagai berikut:
1. Nasdem: 59 kursi dengan jumlah suara 12.661.792 (9,05 persen)
2. PKS: 50 kursi dengan jumlah suara 11.493.663 (8,21 persen)
3. PKB: 58 kursi dengan jumlah suara 13.570.970 (9,69 persen)
Penulis: Ilham Choirul Anwar
Editor: Alexander Haryanto & Alexander Haryanto
