Serba-serbi Rencana Penyelenggaraan Tamasya Al Maidah

tirto.id - Panitia Tamasya Al Maidah mengatakan setidaknya ada 100 orang yang akan dikerahkan untuk mengawasi setiap tempat pemungutan suara (TPS). Mereka akan mengawasi jalannya Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) DKI Jakarta 2017, mulai dari proses pencoblosan hingga penghitungan suara.

“Kita perkirakan satu TPS itu hingga 100 orang. Itu bukan hal sulit untuk koordinasi. Aksi 7.000 umat saja bisa kok kita kumpulkan,” ungkap Koordinator Tamasya Al Maidah, Ansufri Sambo, di Jakarta, Selasa (16/4/2017).

Rencana itu pun lantas menimbulkan polemik. Sejumlah pihak menilai aksi pengawasan semacam itu rentan terhadap intimidasi yang mengarah pada pelanggaran hukum. Akan tetapi, seperti diungkapkan Sambo, dirinya memastikan aksi Tamasya Al Maidah hanyalah upaya untuk memantau jalannya Pilkada, tanpa adanya maksud untuk melanggar hukum.

“Kita menginginkan Pilkada ini damai, jujur, adil, dan kita akan memastikan bahwa itu terjadi,” ucap Sambo.

Dukungan terhadap diadakannya aksi Tamasya Al Maidah pun diberikan oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Kepada sejumlah awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, hari ini (17/4), Fadli mengatakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari aksi tersebut. “Sah-sah saja, bagus-bagus aja,” ujar Fadli.

Fadli menyampaikan optimismenya terhadap pelaksanaan Tamasya Al Maidah yang memang hanya sebatas untuk mengawasi jalannya pesta demokrasi pada Rabu (19/4) mendatang. “Lho ini kan bukan gerakan massa, orang mau lihat gitu tidak ada masalah menurut saya,” tambah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Laporan mengenai rencana dilaksanakannya Tamasya Al Maidah pun telah sampai ke pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Akan tetapi seperti diungkapkan Komisioner Bawaslu DKI Jakarta, Muhammad Jufri, ia mengaku Bawaslu akan mendalami perihal Tamasya Al Maidah terlebih dahulu, beserta bagaimana sistematika pelaksanaannya.

“Baru kami menerima laporan kemarin (15/4), dan hari ini kami klarifikasi. Menurut pelapor, dia mendapatkan salah satu berita di media daring, bahwa ada rencana Tamasya Al Maidah. Ini kan belum kejadian, maka kami perlu klarifikasi kepada pelapor,” kata Jufri di kantornya, Minggu (16/4/2017).

“Kalau memang itu nanti dianggap dapat mengintimidasi pemilih, saya kira itu bisa diberikan pencegahan, supaya tidak dilakukan,” Kata Jufri lagi.

Sementara itu, pimpinan Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan pihaknya akan terus memantau namun tidak dapat memberikan sanksi apapun kepada masyarakat yang ingin melihat jalannya pencoblosan. “Kalau mereka hanya di luar, tidak masalah. Tapi kalau di dalam, itu akan menjadi masalah beda lagi,” ungkap Rahmat di kantornya, hari ini (17/4).

Lain halnya dengan Bawaslu, imbauan yang lebih tegas terkait Tamasya Al Maidah telah disampaikan pihak Polri. Seperti diungkapkan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar, tugas pengawasan dan pengamanan tempat pemungutan suara dalam pemilu (pemilihan umum) merupakan tanggung jawab petugas keamanan dan pengawas pemilu.

Boy menilai tidak perlu adanya aksi khusus untuk mengawal proses pencoblosan hingga penghitungan suara, yang bahkan hingga melibatkan massa dari luar DKI Jakarta. “Kami imbau masyarakat jangan melakukan hal-hal yang sekiranya merugikan. Jangan melakukan hal-hal yang membuat masyarakat khawatir,” ujar Boy di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (17/4).

Lebih lanjut sebagai langkah antisipasi, Boy mengungkapkan Polda Metro Jaya bersama Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta, dan Bawaslu DKI Jakarta mengeluarkan maklumat yang berisikan larangan untuk memobilisasi massa dalam mengawal Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua. “Prinsipnya secara umum, apapun yang terkait pengerahan massa. Silakan diterjemahkan sendiri,” kata Boy.

“Masyarakat tidak usah khawatir. Silakan kepada masyarakat percayakan kepada petugas,” tutur Boy.

Adapun Polri memang telah menepati janji mereka untuk memperketat pengawasan di daerah-daerah, seperti di Ciamis, Jawa Barat misalnya. Kepala Bidang Humas Polda Jabar Kombes Pol Yusri Yunus mengungkapkan pihaknya telah menerapkan maklumat yang mengimbau agar massa dari daerah tidak datang ke Jakarta saat pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2017.

“Pemberangkatan GP Ansor Kabupaten Ciamis yang direncanakan pada Selasa, 18 April 2017 ke Cibubur, Jakarta dibatalkan setelah dilakukan penggalangan dan penyampaian maklumat Kapolda Jabar,” tulis Yusri dalam siaran pers, hari ini (18/4).

Tidak hanya mengantisipasi keberangkatan massa secara berkelompok, Kepolisian Resor Ciamis juga mengaku telah melakukan peningkatan keamanan untuk berjaga agar tidak ada yang berangkat secara perseorangan. “Tidak ada satu pun (massa) berangkat dari Ciamis,” kata Kapolda Jabar Irjen Pol Anton Charliyan.

Di Jakarta, kepolisian belum menemukan adanya pergerakan massa yang mengatasnamakan Tamasya Al Maidah. Seperti diungkapkan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Rikwanto, Polri sudah menyisir sejumlah daerah yang menjadi pintu masuk kelompok massa dari luar Jakarta.

“Anggota daerah sudah melakukan penyisiran, baik di wilayah Polda Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, dan Lampung,” ujar Rikwanto di Mabes Polri, hari ini (18/4).

Meski begitu, Tirto sempat bertemu dengan seorang pria asal Surabaya bernama Imam di Masjid Al-Ittihad, Tebet Selasa siang. Saat ditanya maksud kedatangannya ke Jakarta, Imam mengaku kehadirannya sebagai satu bentuk solidaritas sesama umat Muslim.

“Karena besok Pilkada, kami ada rasa kepedulian, rasa memiliki, dan persaudaraan dengan saudara-saudara kita di Jakarta. Ketika besok pagi orang Jakarta menyoblos, kita di masjid sini, doa seperti yang diusulkan MUI, berdzikir,” ujar Imam.

Lebih lanjut, Imam mengakui dirinya telah mendengar soal maklumat yang dikeluarkan Polri. Imam sendiri sedari awal tidak mengiyakan kedatangannya bersama empat kawannya dalam rangka untuk Tamasya Al-Maidah, namun ia mempertanyakan mengapa baru sekarang Polri mengeluarkan aturan seperti itu.

“Maret lalu, Kantor PDI Perjuangan memerintahkan kader, gubernur, maupun anggota DPR-nya untuk ke Jakarta, mengamankan Pilkada DKI Jakarta. Suratnya jelas kok. Tapi kenapa itu kok enggak diapa-apakan?” ucap Imam.