tirto.id - Papua akhirnya mendapatkan giliran untuk menggelar PON XX pada 2020. Bagi Papua tentu ini sebuah kebanggaan, karena sebelumnya tidak pernah diberi kesempatan menggelar acara olahraga nasional. Presiden Soekarno sempat berencana menggelar PON di Papua, tetapi wacana itu gagal karena dia keburu dilengserkan Soeharto.
Konsekuensi menggelar PON 2020 Papua adalah biaya yang kelewat mahal. Faktor geografis membuat segalanya naik berkali-kali lipat ketimbang digelar di Jawa, Kalimantan atau Sumatera. Sejak era reformasi biaya gelaran PON dibebankan pada APBD, sedikit APBN yang tersedot. Di PON 2016, uang dari pemerintah pusat berkisar Rp130 miliar. Semua beban PON ada di tangan daerah. Bagi Papua, beban ini akan teramat berat.
Gubernur Papua, Lukas Enembe menyebut PON 2020 akan membutuhkan dana sekitar Rp10-15 triliun. Ini tentu akan jadi angka fantastis. Pada PON XIX 2016, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan mengklaim uang APBD Provinsi Jabar dipakai PON total Rp3 triliun lebih. Pengambilan dilakukan secara bertahap mulai dari APBD 2010 hingga 2016.
Angka Rp3 triliun ini tentu bukan angka total karena banyak juga APBD Kabupaten/Kota dipakai untuk PON. Pembangunan Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Stadion Parakan Sari, Stadion Wibawa Mukti dan Stadion Patriot misalnya, mayoritas uang memakai APBD Kota Bandung, Kabupaten Bogor, Kabupaten dan Bekasi. Lantas, jika digabung APBD Provinsi dan APBD Kota/Kabupaten, PON 2016 Jabar mungkin bisa menyedot Rp5 triliun atau bahkan lebih.
Jika dirinci lebih detail, Aher menyebut dari Rp3 triliun yang dihabiskan pembangunan infrastruktur dan suprastruktur mencapai 2 triliun, sedangkan biaya penyelenggaraan mencapai 1 triliun. Hitung-hitungan ini akan semakin membengkak pada gelaran PON 2020 kelak.
Sesuai dengan rencana, PON 2020 akan dilaksanakan di lima wilayah yakni Jayapura, Timika, Wamena, Biak dan Merauke. Saat mendengar kota-kota ini didapuk menyelenggarakan PON, Anda mungkin akan geleng-geleng kepala.
Tidak ada akses jalur darat yang menghubungkan kelima kota ini, semuanya harus ditempuh lewat udara - jikapun ada itu harus ditempuh dengan waktu belasan jam. Untuk menjaga stamina para kontingen atlet tentu tidak mau menghabiskan waktu lama-lama di perjalanan dan akan lebih memilih pesawat. Kondisi ini akan memberatkan Papua karena tuan rumah biasanya dibebankan menanggung biaya akomodasi dan transportasi atlet hingga 50 persen, pada ajang Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) beban itu bahkan sampai 100 persen.
Masalah lain muncul saat betapa banyaknya cabang olahraga (cabor) yang akan dipertandingkan di Papua kelak. Ketua KONI, Tono Suratman melemparkan ide tidak rasional dengan menginginkan penyelenggaraan di Papua sama seperti di Jabar yang mempertandingkan 44 cabor. Semakin banyak cabor, otomatis semakin banyak pula venue yang dibangun dan kontingen yang akan datang.
Saran Kementerian Pemuda dan Olahraga yang meminta PON 2020 hanya mempertandingkan cabang-cabang olahraga olimpik demi kesinambungan di Asian Games dan Olimpiade itu lebih logis. Saran itu mampu mengurangi beban PON 2020 kelak. Lagipula untuk apa membangun fasilitas olahraga non-populer yang pada ujungnya tidak akan dipakai lagi oleh masyarakat Papua.
Berkaca pada kasus di PON 2008 Kalimantan Timur dan PON 2012 Riau, teramat banyak fasilitas olahraga yang kini terbengkalai. Celotehan para pejabat, politikus dan elit yang mengatakan pembangunan banyak fasilitas olahraga di PON demi masyarakat itu adalah omong kosong belaka. Pembangunan venue-venue PON hanya dijadikan bancakan para elit.
Pembangunan sarana penunjang seperti jalan, bandara, terminal dan fasilitas olahraga populer itu lebih realistis dan bermanfaat bagi masyarakat Papua ketimbang jor-joran berambisi membangun venue di mana-mana demi bisa mengakomodir 44 cabang olahraga atau bahkan lebih.
Polemik Pembiayaan PON 2020
Pertanyaan berikutnya, dari mana uang Rp10-15 triliun itu diambil? Jika merajuk pada APBD Papua tentu sangat tidak logis. Rerata APBD Papua dalam tiga tahun terakhir berkisar Rp11 triliun.
Akan jadi hal kontroversial jika dalam 4 tahun ke depan, Pemrov tetap nekat menyisihkan Rp3 triliun atau 27 persen APBD demi PON 2020 saja. Alokasi ini akan melebihi anggaran untuk pendidikan yang berkisar 25 persen.
Lukas memang mengajak pihak swasta pun terlibat. Di Timika misalnya, pembangunan Mimika Sport Complex (MSC) melibatkan CSR dari PT Freeport Indonesia. Selain swasta, Pemprov Papua ternyata menumpukan penyelenggaraan PON 2020 pada pemerintah pusat – tentu saja ini berbeda dengan provinsi-provinsi lain.
Pada 2015 lalu, Lukas sempat menyebut bahwa formula pendanaan berkisar 40 persen dari APBD dan 60 persen dari APBN. Agar ini terealisasi Pemprov dan DPRD Papua meminta Presiden Joko Widodo segera membuat Inpres atau keppres khusus mengenai PON XX.
“Bila tidak ada Inpres atau Kepres khusus tentang pembiayaan PON XX, dikhawatirkan kementerian atau lembaga tidak bersinergi. Perlu ada satu regulasi khusus yang mengatur pembiayaan PON yang sumber pembiayaannya berasal dari APBN." Ucap Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen kepada Antara pada Maret lalu.
Masalahnya mungkinkah Pemerintah Pusat mau memberikan bantuan sekitar Rp5-8 triliun untuk Papua demi PON 2020 itu? Ini akan jadi solusi pelik karena Indonesia sudah didapuk sebagai tuan rumah Asian Games 2018 dan untuk mensukseskan acara itu setidaknya butuh uang sekitar Rp10 triliun. Jokowi tentu akan lebih fokus terlebih mementingkan Asian Games ketimbang PON.
Soal urusan pelik ini diakui oleh Juru Bicara Kemenpora, Gatot S Dewa Broto.
“PON Papua 2020 harus ditangani secara khusus karena dari segi infrastruktur amat berat. Di sisi lain kami salah penanganan atau jumlah bantuan yang diberikan dari Jakarta kurang, isu ini akan jadi bahaya juga karena menyangkut isu politis. Kami harus berhati-hati. Harus dicarikan win-win solution agar PON 2020 nanti berjalan lancar,” ucapnya.
Secara politis PON 2020 di Papua akan dikaitkan erat dengan penumbuhan rasa nasionalisme. Tapi kita tidak pernah bisa menebak jika pemerintah pusat tidak berhati-hati, PON 2020 malah akan semakin membakar semangat separatisme
Penulis: Aqwam Fiazmi Hanifan
Editor: Nurul Qomariyah Pramisti
