tirto.id - Istri Basuki Tjahja Purnama, Veronica Tan, bicara soal pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) usai acara talkshow bertajuk "Perempuan dan Masa Depan Jakarta" yang diselenggarakan di Rumah Lembang, Menteng Jakarta Pusat. Ia mengatakan, RPTRA ke depan tak hanya digunakan sebagai tempat bermain anak, tapi juga sebagai ruang komunikasi, edukasi, dan terintegrasi dengan program-program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
Karena itu, setiap RPTRA akan dikelola oleh enam orang anggota PKK di setiap kelurahan. "Di dalam PKK kan kita punya RPTRA nih dan ada sekitar 110 yang akan diresmikan. Dari pihak PKK kami sudah mempersiapkan setiap RPTRA itu ada 6 pengelola perkelurahan," katanya, Rabu (8/2/2017).
Saat ini, sepuluh program pokok PKK yang terintegrasi dengan RPTRA telah masuk sebagai key performance indicator (KPI/ indikator kinerja utama). Artinya, program tersebut akan menjadi salah satu sistem target pekerjaan bulanan tiap lurah. Hal itu dilakukan agar program tersebut dapat berkelanjutan.
"Dari program RPTRA itu sendiri kami sudah kunci di kelurahan. Jadi itu kami juga meminta kepada bapak itu akan jadi KPI-nya lurah."
Bahkan, tambah Veronica, ia akan mengusahakan agar program tersebut dimasukkan ke dalam peraturan gubernur. "Walaupun itu nanti sampai Oktober, itu harus berlanjut karena kita tidak mau sampai RPTRA ini hanya tempat sementara dan tidak ada pemeliharaan. Artinya kita mau program itu dikunci di dalam pemerintahan," ungkapnya.
Saat ini, biaya untuk pengelola RPTRA masih mengandalkan gaji PHL yang diambil dari APBD DKI Jakarta. Veronica mengatakan, hal itu tidak dapat terus-menerus dilakukan. Ia berharap jika berhasil dipergubkan, program-program di PKK dapat berkembang dan memberikan penghasilan yang dapat digunakan untuk menggantikan gaji pekerja harian lepas (PHL).
"Bagaimana kami membuat enam pengelola itu nanti setelah dua tahun kan pemberian gaji PHL kan ga bisa terus-menerus. Jadi setelah dua tahun, mungkin dari program PKK mart, dari mereka menjual, bisa hidup sendiri."
Senada dengan Veronica, perhatian terhadap RPTRA juga disampaikan petahana calon wakil gubernur Djarot Saiful Hidayat. Dalam kunjungannya ke Cilandak barat, Selasa (7/2/2017), ia menekankan bahwa RPTRA penting untuk membangun kohesi sosial di masyarakat.
"Gunanya di samping sebagai RTH, juga memberikan kesempatan kepada warga berinteraksi. Inilah cara kita membangun kohesi sosial di tengah masyarakat," tuturnya.
Ia bahkan mengatakan, nantinya wilayah-wilayah tingkat RW yang padat penduduknya dapat dibuatkan RPTRA oleh pemprov jika memang dibutuhkan dan ada lahannya. "Wilayah-wilayah RW yang padat kalau perlu ada RPTRA. Nanti kita yang akan bikin," ujarnya.
Djarot mengatakan, hingga saat ini Pemprov DKI Jakarta telah membangun sebanyak 188 RPTRA. Namun baru ada 71 yang sudah diresmikan. Karena itu, ia ingin agar peresmiannya dilakukan secepat mungkin mengingat masih banyaknya titik yang harus diresmikan.
Peresmian itu akan segera dilakukan setelah masa kampanye usai dan dirinya kembali menjabat sebagai wakil gubernur, 11 Februari mendatang. "Ketika kami aktif, saya aktif Pak Ahok aktif, akan segera meresmikan beberapa RPTRA. Salah satunya yang di Kali Jodo, itu kan belum diresmikan juga," katanya
Penulis: Hendra Friana
Editor: Jay Akbar
