tirto.id - Merespons situasi terkini usai kerusuhan di Papua Nugini (PNG) beberapa hari lalu, Satgas TNI akan memperketat penjagaan di perbatasan Indonesia dan Papua Nugini.
"Kami mengingatkan kembali tentang kewaspadaan serta peningkatan pertahanan dan keamanan di wilayah Perbatasan RI-PNG, khususnya kepada Satgas Pamtas Yonif 122/TS, yang berada di Kampung Skouw, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua," jelas Pangkogabwilhan III Letjen TNI Richard T.H. Tampubolon dalam rilis pers yang diterima Tirto, Sabtu (13/1/2024).
Kerusuhan yang terjadi di Papua Nugini pada Kamis, 11 Januari 2024 lalu mengakibatkan sekitar 16 orang. Peristiwa ini dipicu oleh protes ratusan warga yang memprotes kenaikan harga dan pemotongan gaji PNS dan polisi. Situasi memanas dan warga mulai melalukan pembakaran toko, mobil dan pusat perbelanjaan dijarah.
Pangkogabwilhan III mengingatkan terjadinya kerusuhan di PNG tidak menutup kemungkinan akan berpengaruh terhadap situasi pertahanan dan keamanan di perbatasan RI-PNG.
“Kerusuhan yang terjadi di PNG perlu kita antisipasi, jangan sampai berimbas mengganggu situasi keamanan di perbatasan, kalian [Stagas TNI] yang jaga di perbatasan ini harus lebih waspada lagi, terkait lintas negara, eksodus masyarakat PNG, penyelundupan senjata api, penyelundupan narkoba maupun tindak ilegal lainnya,” ujar Pangkogabwilhan III.
Sebelumnya, Senin (8/1/2024) Pangkogabwilhan III telah lebih dulu melaksanakan kunjungan ke Komando Utama (KOUT) Satgas Pamtas Yonif 122/TS, di Kampung Skouw, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua.
Pangkogabwilhan III menyampaikan bahwa berdasar Instruksi Presiden No. 9 tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan, tujuannya adalah kesejahteraan dan tetap terjaganya Kedaulatan NKRI termasuk pengamanan perbatasan Indonesia dan negara PNG.
"Sehingga Tugas Pengamanan perbatasan Yonif 122/TS adalah tugas mulia untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI baik melalui kegiatan pembinaan teritorial dan komunikasi sosial dengan tetap mengedepankan faktor keamanan," jelasnya Letjen Richard Tampubolon.
“Seperti perintah Panglima TNI Yaitu "TNI Yang PRIMA", bertugas harus mengikuti aturan dan perundangan, namun jangan karena mengutamakan kegiatan pembinaan teritorial dan komunikasi sosial di lapangan, kalian tidak waspada, lengah dan tidak disiplin,” sambungnya.
Lebih lanjut dikatakannya, keberadaan Satgas ini untuk membantu Pemda dan masyarakat lebih bersinergi terkait dengan pengamanan pelintas batas ilegal.
Kegiatan pengamanan ini untuk mewaspadai penyelundupan narkoba antarnegara, eksodus masyarakat PNG, penjual senjata api ilegal dan kegiatan ilegal lainnya dengan cara melakukan pembinaan teritorial dan komunikasi sosial, seperti Pengobatan Masyarakat, menjadi guru, berkebun dan lain-lainnya.
Situasi Terkini Papua Nugini
Dilansir dari Reuters, tentara dan polisi berpatroli di jalan-jalan Port Moresby yang sepi pada Jumat (11/1/2024). Patroli ini dilakukan saat orang-orang mengantre panjang untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) sehari setelah Papua Nugini mengumumkan keadaan darurat terkait pecahnya kerusuhan dan kekerasan besar-besaran.
Perdana Menteri James Marape mengumumkan keadaan darurat selama 14 hari pada Kamis (11/1/2024) malam, memberhentikan beberapa pejabat dan menempatkan lebih dari 1.000 tentara dalam keadaan siaga, setelah protes polisi dan sektor publik mengenai gaji pada hari Rabu berubah menjadi kerusuhan dan penjarahan yang menewaskan sedikitnya 20 orang.
Kota ini telah kembali ke "normal baru" pada Jumat pagi, dengan polisi dan tentara di jalan-jalan dan antrean panjang di pompa bensin, menurut Matt Cannon, yang mengepalai cabang lokal dari layanan tanggap darurat nirlaba St John Ambulance .
“Kami memperkirakan supermarket yang berfungsi akan dibuka kembali hari ini dan saya dengar mereka telah meningkatkan keamanan untuk melayani orang dalam jumlah besar,” kata Cannon.
Perlindungan WNI di Papua Nugini
KBRI Port Moresby telah berkoordinasi dengan pemerintah dan kepolisian Papua Nugini untuk meningkatkan perlindungan dan keamanan bagi warga negara Indonesia (WNI), menurut juru bicara Kemlu RI, menyusul kerusuhan di negara itu sejak Kamis (11/1/2024).
“Hingga saat ini tidak ada WNI yang menjadi korban dari kerusuhan tersebut,” kata Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha melalui pesan singkat, Jumat (12//1/2024).
Dia mengatakan KBRI terus menjalin komunikasi dengan para WNI dan mengeluarkan imbauan agar selalu berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan, serta tetap tinggal di tempat tinggal masing-masing sekiranya tidak ada keperluan yg sangat mendesak.
“Segera hubungi Hotline KBRI jika memerlukan bantuan kedaruratan,” ujar Judha.
Jumlah WNI di Papua Nugini yang terdata di KBRI sebanyak 1.317 orang.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Maya Saputri
