Indeks Wiranto

Menkopolhukam Wiranto berjanji akan mengusut tuntas insiden kericuhan di Jawa Timur hingga berimbas ke Papua dan Papua Barat itu.

Pernyataan negatif oleh oknum-oknum disebut memicu aksi di beberapa daerah terutama di Papua dan Papua Barat yang nyata-nyata mengganggu kebersamaan dan persatuan kita sebagai bangsa.

Bila Kivlan Zen tak dapat membuktikan tuduhannya terkait Pam Swakarsa di pengadilan, Wiranto akan menggugat balik.

Kuasa Hukum Wiranto, Adi Warman menyangkal tudingan Kivlan Zen terkait kerugian hingga Rp1,1 triliun.

Kuasa Hukum Menko Polhukam Wiranto Adi Warman mempertanyakan langkah hukum Kivlan Zen, yang membawa kasus kerugian Kivlan saat pembentukan Pam Swakarsa 1998 ke ranah gugatan perdata.

Sidang perdata gugatan Kivlan Zen terhadap Menko Polhukam Wiranto dibawa ke proses mediasi selama 30 hari.

Pengadilan perdana gugatan perdata Kivlan Zen ke Wiranto soal Pam Swakarsa digelar di PN Jakarta Timur, hari ini.

Menko Polhukam Wiranto menyampaikan rasa haru, sekaligus rasa bangganya terhadap para eks-Harokah Islam Indonesia, DI/TII, dan NII yang sadar bahwa persatuan dan kesatuan bangsa sangatlah penting.

Kivlan Zen saat itu disebut harus mengeluarkan uang pribadi akibat menanggung biaya makan, transportasi, utang rumah makan untuk 30.000 orang selama 8 hari.

Sidang perdana gugatan perdata Kivlan Zen ke Wiranto terkait ganti rugi Rp1,1 triliun akan digelar pada 15 Agustus 2019.

Anggota TNI bernama Prada Usman Hambelo tewas usai ditembak oleh kelompok bersenjata di Nduga, Papua.

Wiranto enggan berkomentar soal keputusan Mabes TNI memberikan bantuan hukum kepada Kivlan Zen. 

Wiranto membantah pemerintah menghalangi Rizieq Shihab pulang ke Indonesia. Menurut Wiranto, penyebab Rizieq belum pulang tida berkaitan dengan pemerintah RI. 

Menkopolhukam Wiranto menyebutkan, pemerintah akan mengurangi share dari proyek peswat tempur KFX dan IF-X karena ada kebijakan infrastruktur dan pembangunan SDM Presiden Jokowi.

Menkopolhukam Wiranto merasa heran dengan tokoh-tokoh yang memprovokasi masyarakat untuk melakukan aksi demonstrasi.

Menkopolhukam Wiranto menilai perlu dibuat sebuah Lapas yang terletak di pulau-pulau terpencil, karena lapas yang ada saat ini kelebihan kapasitas.

"Kalau Kepala BIN bertemu dengan Pak Prabowo itu kita syukuri, berarti ada komunikasi," kata Wiranto.

Wiranto akan bertindak tegas jika unjuk rasa di sidang putusan MK tetap dilakukan dan memicu kerusuhan.

Wiranto menyatakan pertemuannya dengan Muzakir Manaf (Mualem) pada Selasa besok tidak untuk membahas wacana referendum Aceh.

YLBHI menilai tim asistensi yang dibentuk Wiranto justru berpotensi melanggengkan praktik kriminalisasi dengan dalih melanggar pasal makar.