Indeks Uu Perlindungan Anak

Polisi sebut P sudah dilaporkan oleh kakak D atas dugaan KDRT pada Sabtu (2/12/2023). Penyidik sempat memanggil P untuk dimintai keterangan.

Di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, selama masa pandemi Pengadilan Agama mencatat kenaikan pernikahan dini lebih dari 100 persen.

Kemensos akan terus berkoordinasi dengan psikiater dan psikolog klinis untuk pemulihan psikososial korban.

Deolipa menyebut proses hukum terhadap Wali Kota Depok terus berlanjut meski relokasi SDN Pocin 1 ditunda.

Mata rantai perkawinan anak harus diputus hingga ke akarnya demi mencegah bencana multisektor.

Dua tersangka penganiayaan seorang nenek di Tapanuli Selatan tidak ditahan karena masih di bawah umur. Hal itu sesuai dengan UU Perlindungan Anak.

Komisioner KPAI Retno Listyarti menilai perundungan semacam ini umumnya tidak terjadi tiba-tiba, namun proses yang panjang.

Kemen PPPA berharap orang tua korban dan sekolah dapat mendukung untuk mengungkap kasus ini agar korban anak terlindungi.

Komnas Perempuan mempertanyakan mengapa restitusi korban dibebankan kepada KPPA, bukan kepada Herry Wirawan sebagai pelaku.

WN Pakistan berinisial AHB yang diduga sebagai pelaku cabul terhadap anak perempuan bawah umur di Kota Padang merupakan investor perabot.

Modus tersangka mencari anak-anak di bawah umur yang sedang sendirian, lalu mengajak berkeliling dengan iming-iming akan diberi uang jajan.

Pembayaran uang restitusi tersebut diberikan kepada dua orang tua dari anak yang jadi korban, senilai Rp18.044.639.

Perlindungan terhadap anak-anak di seluruh dunia menjadi tantangan dalam peringatan Hari Anak Sedunia 20 November. Bagaimana perlindungan anak di Indonesia?

Terdakwa kasus pencabulan anak di Sampang, Madura divonis 20 tahun penjara dan denda Rp50 juta oleh pengadilan negeri.

Polisi mengatakan saat ini terduga pelaku masih dalam proses penyelidikan dan pengamanan untuk dimintai keterangan.

Dulu, memukul atau meminta murid lari keliling lapangan dan membersihkan WC hal lumrah. Kini hal semacam itu dianggap usang.

Kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak di sejumlah negara membuat para aktivis menuntut pemerintah untuk merevisi UU Perlindungan Anak.

Pelibatan anak dalam kampanye politik bukan soal melanggar UU Perlindungan Anak semata, tapi juga meningkatnya potensi jadi korban kekerasan psikis pun fisik.