Indeks Uu Peradilan Militer

Hersan menjelaskan, hakim militer berada di bawah pengawasan teknis yudisial Mahkamah Agung, bukan di bawah kendali komando atasan secara langsung.

Pemerintah menegaskan proses hukum terhadap anggota TNI yang terlibat tindak pidana berjalan sesuai prosedur tanpa menghalangi hak korban di mata hukum.

Guntur menilai bahwa pengujian terhadap Pasal 9 UU Peradilan Militer cukup kuat dari segi kedudukan hukum.

Secara normatif dwifungsi memang sudah dihapus seiring reformasi dan berlakunya UU 34/2004. Namun, praktiknya tak sepenuhnya hilang.

KontraS menilai minimnya transparansi dan akuntabilitas jadi isu yang mengemuka dari sistem peradilan militer di Indonesia.

Aktivis HAM menilai Jampidmil hanya perkara teknis dari substansi yang tak tersentuh: reformasi peradilan militer.

Pakar Hukum Tata Negara menilai militer bermasalah juga harus dapat diadili di peradilan umum.

Salah satu janji Jokowi adalah merevisi UU Peradilan Militer.

Hadi Tjahjanto tidak bermaksud untuk memasukkan oknum militer ke pengadilan sipil, namun Hadi menjelaskan soal kebutuhan pemisah yang jelas antara KUHP Militer dan KUHP umum.