Indeks Ump Jakarta

Proses penetapan UMP Jakarta 2025 akan diawali dengan rapat bersama Dewan Pengupahan DKI Jakarta pada 9 Desember 2024.

DPRD DKI mengingatkan agar penentuan UMP Jakarta 2025 diawali dengan perbincangan antara buruh dan pengusaha agar kebijakan UMN 6,5% berjalan di Jakarta.

Kelompok serikat buruh dari KSPI juga meminta Pemprov DKI membuat perda tak ada batas usia bagi para pelamar kerja.

Berdasar hasil survey internal KSPI untuk kebutuhan hidup layak (KHL) di Jakarta, setidaknya pengeluaran bagi yang lajang sebesar Rp5,3 juta per bulan. 

UMP ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023 mendatang.

Pemprov DKI Jakarta menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2023 sebesar Rp4,9 juta melalui Keputusan Gubernur Nomor 1153 Tahun 2022.

Pemprov DKI juga akan melakukan komunikasi dengan Kemnaker dan Kemendagri soal UMP DKI Jakarta yang naik 5,1%.

Perusahaan yang melanggar ketentuan UMP DKI Jakarta, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Riza tak menjelaskan secara rinci perusahaan apa saja yang menyatakan tidak keberatan UMP naik sebesar 5%.

Permintaan pemberian sanksi ini dikarenakan keputusan Anies Baswedan yang merevisi upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022.

Wagub Riza merespons desakan buruh terkait permintaan kenaikan UMP 2022 menjadi Rp4,8 juta.

Mereka menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menaikkan upah minimum provinsi (UMP) menjadi kisaran Rp4,8 juta.