Indeks Tni

Dari pelaku, TNI mengamankan 67 drum solar beserta bukti lainnya. 

Museum dan arsip TNI adalah aset penting bagi penulisan sejarah Indonesia. Tanpa penjelasan yang memadai, kebijakan membatasi pengunjung di museum hanya akan memancing kecurigaan publik bahwa TNI menghalangi pendidikan sejarah Indonesia yang lebih baik.

Pembatasan akses masuk peneliti asing ke museum-museum militer dipandang sebagai bentuk paranoia tentara.

Warga negara asing dilarang masuk museum-museum Pusjarah TNI pada Agustus 2017-Januari 2018. Para peneliti asing menilainya sebagai paranoia.

Tradisi Banyumasan, yang menolak tunduk pada Yogyakarta dan Solo, mungkin lahir dari Gombong, tempat sekolah militer KNIL.

Peristiwa G30S 1965 tak hanya berbuntut pada pembantaian terhadap orang-orang yang dianggap antek PKI di Jawa, tapi yang tak kalah mengerikan terjadi juga di Kalimantan.

Kebijakan pemerintahlah yang mendorong buruh memilih mogok sebagai metode menuntut upah layak dan perlindungan di tempat kerja.

Pemerintah berencana menambah alokasi anggaran untuk mendukung operasional Babinsa.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan memberikan insentif untuk Babinsa sesuai dengan beban kerjanya di lapangan.

"Tidak ada maksud lain bahwa kemudian soalnya pertanyaannya dilarikan menjadi mau kembali seperti Orde Baru lah. Kok terlalu jauh sekali," kata Kepala Pusat Penerangan TNI Sabrar Fadhilla.

Langkah yang terintegrasi antara Kementerian PUPR, Kemensos, Kemendikbud, Kementerian Pertanian maupun Kementerian Perikanan sangat diperlukan untuk mengatasi persoalan di Asmat.

Hanafi menilai MoU tersebut berlebihan dalam menyikapi perihal penanganan unjuk rasa.

Kewenangan TNI adalah masalah pertahanan. Perkara keamanan seperti demonstrasi ditangani oleh kepolisian.

Menurut Komnas HAM, bila polisi merasa kekurangan sumber daya dalam menangani kamtibmas, seharusnya mengusulkan agar ada penambahan personil.

Panglima mengatakan, medan di Asmat sangat memungkinkan untuk kegiatan bakti kesehatan menggunakan kapal rumah sakit TNI. 

Koordinator KontraS mengatakan, tanpa adanya aturan hukum yang tegas, ia khawatir pelibatan TNI dalam penanganan terorisme ini mengancam supremasi sipil.

Wapres JK menyitir kenyataan tiga tahun lalu di Provinsi Sulawesi Barat, saat pemerintah menunjuk Inspektur Jenderal Polisi Carlo Tewu sebagai pejabat gubernur.

Pemerintah dan DPR telah menyepakati TNI dilibatkan dalam upaya penanganan terorisme pada revisi UU No.15/2003.

Mendagri Tjahjo Kumolo mewacanakan Pj Gubernur Papua, saat Pilkada 2018 berlangsung di daerah itu, berpeluang ditempati petinggi TNI/Polri.

Ryamizard Ryacudu mendukung usulan Marsekal Hadi Tjahjanto soal pelibatan TNI secara lebih luas dalam penanganan terorisme.