Indeks Tni

TNI sedang menghadapi problem surplus kolonel. Pos untuk pati (khususnya brigjen) sangat terbatas dan tak mampu menampung jumlah kolonel yang tersedia.

Irjen Setyo Wasisto tak menampik bahwa Polri melakukan pembunuhan terhadap puluhan warga di Papua, tapi ia mengklaim hal tersebut sudah sesuai aturan hukum.

Insiden penembakan di Bandara Kenyam terjadi pada Senin pagi dan menyasar pesawat yang ditumpangi belasan polisi.

Menurut Zulhas, banyak laporan dari masyarakat yang meminta ketegasan TNI dan Polri untuk berlaku netral selama Pilkada serentak 2018.

SBY menyatakan terdapat oknum di Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, dan TNI yang tidak netral dalam Pilkada Serentak 2018.

Video kemunculan buaya di pantai Jakarta Utara sempat jadi viral di media sosial. Buaya sempat ditembak, bagaimana merespons menangani hewan liar yang dilindungi ini?

"Sudah rahasia umum bahwa Babinsa itu pintu terdepan berhubungan dengan masyarakat, termasuk pengamanan suara"

Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa tunjangan kinerja seluruh anggota TNI dan Polri akan naik 70 persen.

Perpres nanti harus bisa membatasi sejauh mana TNI terlibat dalam mengatasi terorisme.

"Tentu pembuatan Perpres ini melibatkan beberapa stakeholder, yang pasti Kemhan, Kemenko Polhukam, Kemenkumham, Panglima TNI, Polri, BNPT," ujar Yasonna.

Soeharto menggembosi Kodam Siliwangi akibat loyalitas para personelnya kepada Bung Karno.

Rapat pembahasan RUU Terorisme berjalan alot karena terjadi perdebatan antara pemerintah dan DPR

Enny Nurbaningsih menyatakan, pemerintah belum membahas detil poin-poin dalam peraturan presiden mengenai keterlibatan TNI dalam RUU Terorisme.

Dari mulai akademisi, LSM, polisi, tentara, bersuara bagaimana mengatasi aksi-aksi terorisme yang semakin marak. Pandangan mereka berbeda-beda.

RUU Terorisme mengatur bahwa teknis pelibatan TNI dalam penindakan kejahatan teror akan diatur dalam peraturan turunan berupa PP dan Perpres.

Menurut Choirul Anam, pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme belum terlalu dibutuhkan.

Komandan Kodim 1710 Mimika Letkol Inf Windarto mengatakan, penjagaan tersebut bertujuan untuk mencegah aksi terorisme.

"Itu tentunya kerja sama tugas perbantuan antara TNI-Polri memang dalam menangani terorisme sangat dianjurkan dan dimungkinkan," kata Agus Hermanto.

Pasukan elit gabungan TNI tersebut saat ini sudah dibekukan, sehingga perlu persetujuan Presiden Joko Widodo untuk mengaktifkan kembali.

"Sudah saatnya terlibat karena tingkat intensitasnya sudah luar biasa," kata Yusril.