Dua puluh tenaga Kerja Indonesia (TKI) bermasalah yang kasusnya telah diselesaikan pada Jumat, (29/7/2016) dipulangkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, Malaysia. Total, sejak 1 Januari sampai 29 Juli 2016 sebanayk 531 TKI dipulangkan karena kasus.
Menjelang lebaran, remitansi atau pengiriman uang dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) meningkat tajam. Untuk tahun ini, remitansi diprediksi meningkat karena bersamaan dengan tahun ajaran baru.
Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kuching, Sarawak, Malaysia Timur mengungkapkan 66 persen dari 400 ribu warga Indonesia yang bekerja di sana, merupakan pekerja ilegal. Banyaknya pekerja ilegal memberikan peluang besar terhadap sejumlah persoalan seperti masalah keimigrasian yang saat ini mendominasi.
Pemerintah Kerajaan Malaysia mengusir 69 TKI ilegal yang bekerja di Negeri Sabah melalui Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Pelanggaran yang dilakukan para TKI antara lain, 57 orang tersandung kasus keimigrasian atau tidak memiliki dokumen yang sah untuk bekerja. Sementara 11 orang tersandung kasus narkoba dan satu orang lainnya tersandung kasus kriminal.
Ada kejemuan dalam benak Presiden Joko Widodo saat Indonesia dianggap sebagai negara pandir -- pemasok banyak tenaga kerja informal ke berbagai negara di dunia. Presiden Jokowi ingin mengubah anggapan itu. Ia pun berharap pada 2017, Indonesia akan menghentikan pengiriman tenaga kerja di sektor informal. Pelanggaran seperti perdagangan manusia dan norma ketenagakerjaan jadi sebab pemerintah bertindak tegas dengan aturan ini. Mimpi ini terlalu utopis.
Kepala Bidang Tenaga Kerja, Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei, Devriel Sogia, mengatakan gaji Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Taiwan, dibandingkan tenaga kerja migran dari negara lain, merupakan yang tertinggi di dunia.
Persatuan Pelajar Indonesia Rusia membuka program kelas bahasa untuk Tenaga Kerja Indonesia guna meningkatkan kemampuan bahasa Rusia para TKI di negeri itu.
Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid mengatakan bahwa ada indikasi yang menunjukkan keterlibatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke dalam jaringan terorisme internasional.