Indeks Tki

Setelah diperiksa tim dokter Rumah Sakit Umum Daerah Nusa Tenggara Barat, TKI yang sempat mengaku ginjalnya diambil oleh majikan saat bekerja di Qatar, Sri Rabitah (25), mengklarifikasi bahwa kondisi kedua ginjalnya masih dalam keadaan utuh, Selasa (28/2/2017).

Kedatangan Raja Salman dari Arab Saudi digadang-gadang akan membawa berkah investasi dari tanah haram buat tanah air. Selain investasi, nasib TKI mestinya pula jadi agenda pembicaraan utama antara delegasi Saudi dan Jokowi.

Menteri ESDM Ignasiun Jonan menyebut Freeport rewel padahal kontribusinya bagi penerimaan Indonesia kecil. Setoran dari Freeport disebut kalah dari devisa TKI ataupun setoran dari Telkom.

Kapal cepat yang mengangkut 15 tenaga kerja Indonesia (TKI) yang hendak pulang kampung mengalami kecelakaan dan tenggelam di perairan Negeri Sabah, Malaysia.

Tim DVI Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kepri sudah menyerahkan enam jenazah TKI korban kapal tenggelam di Johor yang ditemukan di Bintan dan Batam ke Jawa Timur.

Pihak Kepolisian Kepulauan Riau menemukan delapan belas jenazah TKI di perairan Bintan dan Batam yang menjadi korban kecelakaan kapal yang tenggelam di perairan Johor Bahru, Malaysia sejak Jumat (27/1/2017).

"Anak bangsa mengemis menjadi babu di negeri orang dan pekerja asing merajalela." Kata Fahri Hamzah. Dari para "babu" inilah negeri tempat Fahri Hamzah tinggal menangguk devisa hingga Rp97 triliun.

Kepala Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Sutrisno menjelaskan, berdasarkan pemeriksaan sementara nakhoda kapal tersebut berinisial ELM, sementara ke lima ABK berinisial FB, BP, MY, DA dan IA.

Tujuh Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Indonesia berhasil diselamatkan dari wilayah konflik di Aleppo, Suriah. KBRI Damaskus tengah menyiapkan kepulangan TKW tersebut ke Indonesia.

Yasonna Laoly selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berharap masyarakat juga harus "fair" menyikapi keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia.

Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mencurigai adanya praktik kongkalikong di balik penyanderaan WNI yang berulang kali terjadi. Pernyataan tersebut dikeluarkan seiring dengan berkembangnya kasus penculikan pelaut di wilayah perairan Sabah, Malaysia Timur.

Pemeriksaan terhadap kasus tenggelam kapal pengangkut TKI asal Malaysia di perairan Batam pada Rabu (2/11/2016) mulai memperlihatkan perkembangan dengan berhasil menangkap dua tersangka dan ada fakta bahwa paspor yang dibawa TKI Ilegal merupakan paspor yang dibuat di Selat Panjang, Riau.

Kelompok bersenjata yang bergerak di perairan Negeri Sabah menculik dua tenaga kerja Indonesia (TKI) saat sedang menangkap ikan, Sabtu (5/11/2016) sekitar pukul 11.00 waktu setempat. 

Tim gabungan Basarnas, TNI dan Polri berhasil mengevakuasi sebanyak 33 jenazah korban tenggelamnya kapal di Perairan Nongsa, Batam dan enam orang TKI masih dinyatakan hilang dan masih dalam proses pencarian.

Pakar Migrasi Internasional dari Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada (PSKK UGM), Dr. Sukamdi, M.Sc. menyampaikan bahwa perbaikan manajemen penyaluran Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri harus segera dilakukan jika tak ingin jatuh korban lagi.

Kapal yang mengangkut 98 orang TKI dan tiga ABK yang berlayar dari Malaysia tenggelam di Perairan Nongsa, Batam dengan korban selamat 39 orang, 18 meninggal dunia dan 44 orang masih dinyatakan hilang dan dalam pencarian petugas gabungan.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan terdapat sekitar 4,3 juta warga negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri. Sebagian besar dari mereka adalah para pekerja migran.

Kapal yang diduga mengangkut TKI ilegal dari Malaysia tenggelam di Nongsa Point, perairan Batam pada Rabu dini hari. Enam laki-laki dan dua perempuan yang meninggal telah ditemukan

Sektor perikanan di Korea Selatan disebut menjanjikan upah yang cukup banyak bagi para Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Mereka yang bekerja di sana bisa mendapatkan gaji sebesar Rp20 juta setiap bulannya.

Status dwi kewarganegaraan masih dikhawatirkan oleh banyak pihak. Misalnya menjadi sarana penyebaran paham radikal, separatisme dan terorisme. Sementara di sisi lain, banyak pula persoalan yang harus dipertimbangkan terkait hak para diaspora yang memilih pulang ke tanah air.