Indeks Tgupp Dki

Fraksi PDIP menyarankan anggaran TGUPP menggunakan dana operasional Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Anggaran TGUPP Gubernur Anies Baswedan meningkat menjadi Rp 18,9 miliar. Peningkatan itu tidak berbanding lurus dengan target kerja.

Politikus Nasdem Bestari Barus berharap ditunjuk Anies untuk menjadi anggota TGUPP. Dia menilai kinerja TGUPP masih di bawah standar sehingga perlu dibenahi. 

Anies Baswedan menyatakan Bambang Widjojanto (BW) cuti dari posisinya sebagai anggota TGUPP setelah menjadi kuasa hukum BPN Prabowo-Sandi di MK.

Anies Baswedan menegaskan bahwa sejak Desember 2018 Rikrik Rizkiyana sudah tidak menjadi anggota TGUPP karena masa kerjanya telah usai.

Pemprov DKI Jakarta belum bisa berkomentar terkait anggota TGUPP yang menjadi tim kuasa hukum BPN Prabowo-Sandiaga untuk menggugat hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Isi dalam pergub baru Nomor 187 Tahun 2017 susunan TGUPP menjadi empat bagian, penambahan uang tranportasi serta jumlah anggota TGUPP tak terbatas seperti pergub sebelumnya. 

Penarikan iuran lingkungan oleh pengembang tidak dilakukan transparan, sehingga menciptakan 'hukum rimba' dalam prosesnya.

Anggota DPRD DKI Bestari Barus menilai ada pejabat tidak berpengalaman ditunjuk oleh Anies untuk memimpin dinas. Menurut dia, hal ini terjadi karena TGUPP tak memberi saran yang tepat ke Anies. 

Ketua TGUPP Bidang Pengelolaan Pesisir Marco Kusumawijaya mengatakan raperda pulau reklamasi akan dibahas awal 2019.

Pemerintahan Anies perlu bekerja lebih efektif guna menjalankan program-program kerja yang mereka anggap strategis bagi warga Jakarta.

Anies mengatakan bahwa pembentukan TGUPP Bidang Pengelolaan pesisir sudah direncanakan sejak lama.

Dirut PD Dharma Jaya yang baru, Johan Romadhon mengaku sejak lama berkawan dengan Ketua TGUPP Amien Subekti.

Sandiaga menilai Iman tidak tahu kinerja TGUPP.

"Dia menunjukan kepemimpinan yang baik dan pemikirannya yang sangat komprehensif dan troubleshootingnya hebat," ungkap Sandiaga

Swastanisasi air di Jakarta tidak serta merta bisa dibatalkan karena terikat kontrak kerja sama.

Tim TGUPP DKI mengklaim peningkatan pajak air tanah naik hingga 1.000 persen.

Badan Pajak dan Retribusi Daerah dapat mendata apartemen dan gedung mana saja yang menggunakan sumur-sumur ilegal.

Jumlah anggota TGUPP bidang percepatan pembangunan lebih banyak ketimbang lainnya. Ini lantaran banyak anggotanya dari PNS DKI Jakarta yang sebelumnya berada di TGUPW

Rikrik Rizkiyan dan Djohermansyah Djohar merupakan dua dari tujuh nama yang dicalonkan masuk TGUPP Bidang Harmonisasi Regulasi.