Indeks Tb Hasanuddin

TB Hasanuddin juga meminta Mabes TNI mengevaluasi secara menyeluruh terhadap sistem keamanan dan SOP personel Kontingen Garuda di wilayah konflik.

TB Hasanuddin memandang niat Prabowo untuk menjadi mediator konflik AS-Iran harus memerlukan kalkulasi matang agar tidak menimbulkan risiko diplomatik.

Berdasarkan UU PDP, TB Hasanuddin mengingatkan transfer data antarnegara harus memenuhi prinsip kesetaraan perlindungan sehingga tidak bisa asal dilakukan.

TB Hasanuddin meminta Polisi Militer untuk mengusut motif penganiayaan karena penganiayaan Prada Lucky hingga meninggal dunia sampai melibatkan komandan.

TB Hasanuddin meyakini posisi wakil panglima tak akan menjadi ancaman untuk posisi panglima TNI.

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, meminta pemerintah ikut memberi perhatian terhadap kesejahteraan jurnalis.

Seharusnya, Panglima TNI sejak awal menolak mutasi Letjen Kunto jika itu memang tidak berdasarkan kepentingan organisasi.

Wacana pembangunan pangkalan militer asing di wilayah Indonesia bertentangan dengan konstitusi dan prinsip politik luar negeri bebas aktif.

Anggota DPR RI berharap Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) yang akan menggantikan Laksamana Muhammad Ali.

TB Hasanuddin mendorong agar ada evaluasi menyeluruh secara internal oleh KSAL karena tidak sedikit anggota TNI AL terlibat aksi kriminal.

TB Hasanuddin menilai semua MoU antara TNI dan pihak lain yang berkaitan dengan OMSP sebaiknya ditangguhkan dahulu.

TB Hasanuddin meminta agar Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, segera mengeluarkan surat perintah agar prajurit TNI mundur atau pensiun di luar 14 K/L.

TB Hasanuddin meminta agar prajurit TNI yang mengisi jabatan di luar 14 institusi yang ditetapkan RUU TNI untuk mundur atau pensiun dini.

TB Hasanuddin menjelaskan penambahan BNPP sebagai jabatan yang boleh diduduki oleh prajurit TNI aktif karena aturan yang ada serta fakta di lapangan.

Anggota Komisi I, Tubagus (TB) Hasanuddin, menjelaskan proses pembahasan masih belum selesai.

TB Hasanuddin mengatakan, isi revisi UU TNI terbaru memberi batasan Presiden bisa memperpanjang setahun sekali dengan maksimal 2 kali perpanjangan.

Yulius Setiarto meyakini tak melanggar kode etik saat mempertanyakan netralitas polisi di Pilkada 2024.

TB Hasanuddin mendesak agar anggota yang terlibat penyerangan di Deli Serdang dihukum keras dari komandan peleton hingga komandan batalyon.

Anggota Baleg DPR RI dari Fraksi PDIP, TB Hasanuddin, meyakini Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto, bukan pengusul revisi UU Wantimpres.

Menurut TB Hasanuddin perubahan nama Wantimpres ke Dewan Pertimbangan Agung (DPA) tak berpengaruh ke tugas dan fungsinya.