Indeks Tanah Abang

Ombudsman meminta Pemprov DKI Jakarta mengembalikan fungsi Jalan Jatibaru Raya di Tanah Abang. Fraksi PDIP DPRD DKI mendesak Anies mematuhi rekomendasi itu.

Penataan Tanah Abang yang dilakukan tanpa landasan hukum dinilai dapat mengarah pada tindakan abuse of power meskipun kepala daerah memiliki hak diskresi.

Yayan Yuhana tak mau mengomentari instruksi gubernur soal penataan kawasan Tanah Abang yang eksekusinya telah dimulai sejak akhir Desember 2017 lalu.

Pemprov DKI sudah menyerahkan hasil survei penataan Tanah Abang tahap pertama ke Ditlantas Polda Metro Jaya.

Agus Pambagio mengatakan instruksi Gubernur Anies tidak bisa jadi dasar hukum yang kuat untuk menutup jalan Jatibaru.

Pembahasan konsep penataan Tanah Abang Tahap Kedua saat ini sudah masuk tahap finalisasi. Saat pelaksanaan penataan tahap kedua itu, Jalan Jati Baru Raya akan kembali dibuka oleh Pemprov DKI Jakarta.

Kebijakan publik yang diambil kepala daerah bisa masuk ranah pidana apabila ada unsur suap.

Bestari menegaskan langkah Nasdem dan PDIP yang mengajukan interpelasi terkait persoalan Tanah Abang tidak bakal berujung pada pemakzulan Anies-Sandi.

"Intinya kita akan bicarakan baik - baik dan saya juga berharap semua pihak lihatlah ini sebagai sebuah cara untuk menyelesaiakan problem di tempat itu (Tanah Abang)," kata Anies.

Shafruhan mengatakan ancaman itu terjadi sebelum demo berlangsung.

Menurut Sandiaga Uno, penataan Tanah Abang akan mencakup pembangunan sky bridge yang menyambungkan Stasiun Kereta Api di Jalan Jati Baru Raya dengan Blok F dan G Tanah Abang.

Indonesia Indicator merilis 10 isu yang paling banyak dibicarakan media terkait kepemimpinan Anies-Sandi, salah satunya isu reklamasi. 

Para sopir angkot Tanah Abang bersikukuh mendesak Pemprov DKI Jakarta membuka lagi Jalan Jatibaru Raya.

Selain menawarkan sistem ganjil-genap, Pemprov DKI juga menawarkan para sopir angkot untuk bergabung dengan Ok-Otrip.

Pembangunan lokasi penampungan sementara untuk pedagang Blok G Tanah Abang sudah masuk tahap final.

Dari pantauan Tirto, para sopir angkot yang telah beraudiensi dengan Dishubtrans DKI kembali ke depan Balai Kota dan bergabung di kerumunan massa.

Sandiaga menyatakan kebijakan penataan jangka pendek Tanah Abang akan terus dilanjutkan.

Ditlantas Polda Metro Jaya meminta Pemprov DKI mengembalikan fungsi Jalan Jatibaru sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Laporan kemacetan di Tanah Abang hanya menurun drastis di saat hari-hari libur.

Selain menyelamatkan lapangan kerja, penutupan jalan itu juga disebut berhasil mendorong penerapan sistem Transit Oriented Development (TOD) di Tanah Abang.