Indeks Surya Paloh

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menghargai keputusan Presiden Joko Widodo yang tidak mau lagi menempatkan orang partai di posisi Jaksa Agung.

Zulkifli mengatakan MPR periode saat ini sudah membuat rekomendasi kepada MPR periode berikutnya agar amandemen UUD 1945 terutama soal GBHN terus dibahas.

Dedi menilai sikap Surya Paloh yang menyebut Indonesia kapitalis sebagai tanda bahwa Nasdem tidak harmonis dengan partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

Bagi pengamat, Surya Paloh tengah mengkritik Jokowi saat bicara bahwa Indonesia menganut sistem kapitalisme-liberal.

Politikus PDIP Eva Sundari sependapat dengan pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh yang menyebut Indonesia telah menganut sistem kapitalis yang liberal.

Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menyebut bangsa ini selalu mendeklarasikan negara Pancasila padahal sesungguhnya sistem yang dianut adalah kapitalis liberal.

PDIP mengajak NasDem mendukung dimunculkan kembali GBHN, terkait ucapan Surya Paloh yang menyebut negara Indonesia menganut sistem kapitalis liberal.

Surya Paloh membuka peluang Anies Baswedan maju di Pilpres 2024.

Ketum Partai Nasdem, Surta Paloh menegaskan puteranya masih harus menjalani proses kehidupan dalam perpolitikan di Indonesia.

Jokowi mengatakan, nama-nama menteri telah disampaikan kepada Ketua Umum partai politik pengusungnya di Pilpres 2019.

Jokowi belum mau mengungkap siapa saja nama kandidat jaksa agung pengganti M Prasetyo yang merupakan kader Partai NasDem.

Lobi kursi menteri Partai Nasdem diserahkan kepada Ketua Umum, Surya Paloh yang dapat berkomunikasi dengan Jokowi.

Surya Paloh mengatakan Buya Syafii cocok menjadi ketua umum Nasdem apabila umurnya sedikit lebih muda.

Surya Paloh membantah telah meminta ke Jokowi agar Prasetyo dipilih menjadi Jaksa Agung lagi.

Kata Surya Paloh: "Kalau ada yang mencoba mengganggu dan memecah belah partai pengusung koalisi, saya paling sedih."

Pertemuan Ketum Nasdem Surya Paloh dan Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta dianggap sebagai peringatan untuk Joko Widodo, PDIP, dan Megawati.

Anies Baswedan merupakan deklarator ormas Nasdem, namun ia mundur setelah Nasdem berubah jadi partai politik.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Gerindra, M. Taufik meminta Anies Baswedan tidak memikirkan Pilpres 2024 terlebih dahulu.

Merespons sikap Nasdem ingin Anies jadi Capres 2024, PSI mengatakan mereka "tidak akan mencalonkan orang yang memenangkan kekuasaan dengan politisasi agama".

Menurut Surya Paloh, Anies Baswedan belum mengeluarkan segala kemampuannya dalam memimpin DKI Jakarta.