Indeks Ruu Omnibus Law

Pidato Jokowi mengedepankan harapan di tengah pandemi. Tapi ia melupakan kelalaian pemerintah saat mengatasinya.

Hingga Sabtu pagi, terdapat 6 orang peserta aksi tolak Omnibus Law Cita Kerja masih ditahan di Polda Metro Jaya.

Ketua DPR Puan Maharani menjamin pembahasan RUU Cipta Kerja akan dibahas secara transparan & hati-hati, namun nyatanya protes buruh selalu diabaikan DPR RI.

Ada 8.000 daftar inventaris masalah (DIM) yang ada, DPR dan Pemerintah sudah menyelesaikan sekitar 6.200 DIM Omnibus Law RUU Ciptaker.

Pemerintah dan DPR RI didesak untuk menghentikan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja saat Pidato Tahunan Presiden Jokowi 14 Agustus nanti.

PKS mengkritik langkah pimpinan DPR RI yang mengizinkan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja saat masa reses anggota dewan sedang berlangsung.

Pimpinan DPR RI tak izinkan Komisi III gelar rapat soal Djoko Tjandra saat reses, tapi Badan Legislasi (Baleg) jalan terus bahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Polisi menyebut demonstran yang ditangkap diduga melakukan perusakan.

Massa gabungan aliansi buruh, mahasiswa, petani dan masyarakat sipil menggelar aksi tolak omnimbus law RUU Cipta Kerja yang dinilai merugikan kelas pekerja di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (16/7/20).

Rapat Paripurna DPR RI tidak akan membahas dan mengesahkan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Kamis (16/7/2020) siang.

Sekitar 104 pendeta dari berbagai gereja di Indonesia akan menggelar demonstrasi menuntut pemerintah dan DPR menghentikan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Demo akan digelar di depan Gedung DPR RI, Kamis (16/7/2020).

Rieke Diah Pitaloka digantikan Komjen Pol (purnawirawan) Nurdin untuk menangani RUU HIP dan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

UU Minerba dan RUU Omnibus Law merupakan produk legislasi DPR RI yang menguntungkan pengusaha, bukan rakyat.

RUU Omnibus Law Ciptaker ditolak pada peringatan Hari Buruh 1 Mei 2020 saat unjuk rasa pekerja di Medan, Sumatera Utara.

Menurut Sukamto permintaan penundaan pembahasan RUU Cipta Kerja oleh warga Yogya tak memiliki landasan.

DPR RI tetap membahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja setelah dibuat bingung dengan pernyataan Jokowi di media sosial.

Pasal-pasal dalam RUU KUHP dan RUU Omnibus Law Cipta Kerja akan mengebiri fungsi pers yang independen dan merdeka.

PKS & Demokrat menilai penanganan pandemi Covid-19 yang lebih butuh perhatian lebih besar ketimbang membahas RUU Cipta Kerja.

Rieke menilai kondisi pandemi Covid-19 telah mengakibatkan banyak pabrik yang tutup dan buruh terkena PHK.