Indeks Ruu Kup

Isi RUU HPP yang Sah Jadi UU Hari Ini: Daftar Aturan Pajak Terbaru
Ekonomi
Kamis, 7 Okt 2021

Isi RUU HPP yang Sah Jadi UU Hari Ini: Daftar Aturan Pajak Terbaru

DPR telah mengesahkan RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menjadi UU. Apa saja aturan pajak terbaru dalam RUU tersebut?
RUU KUP Siap Disahkan, Kemenkeu Klaim Kebutuhan Pokok Bebas PPN
Ekonomi
Kamis, 30 Sept 2021

RUU KUP Siap Disahkan, Kemenkeu Klaim Kebutuhan Pokok Bebas PPN

Prastowo memastikan dalam draf RUU KUP yang akan disahkan DPR, barang kebutuhan pokok bebas dari pengenaan PPN.
Sri Mulyani: Jumlah WP Badan yang Melapor Rugi Terus Meningkat
Ekonomi
Selasa, 29 Jun 2021

Sri Mulyani: Jumlah WP Badan yang Melapor Rugi Terus Meningkat

Jumlah wajib pajak (WP) Badan yang melaporkan rugi terus meningkat sejak tahun pajak 2012 hingga 2019.
Sri Mulyani Ungkap Keberhasilan Tax Amnesty 2016
Ekonomi
Senin, 28 Jun 2021

Sri Mulyani Ungkap Keberhasilan Tax Amnesty 2016

Program tax amnesty 2016 mencatatkan nilai deklarasi harta sebesar Rp4.884,26 triliun atau setara dengan 39,9 persen PDB Indonesia.
Angka Putus Sekolah Meningkat Bila Pendidikan Dikenakan Pajak
Pendidikan
Jumat, 11 Jun 2021

Angka Putus Sekolah Meningkat Bila Pendidikan Dikenakan Pajak

Pengenaan pajak pendidikan bisa menambah tinggi angka putus sekolah sehingga menurunkan angka partisipasi pendidikan di Indonesia.
Sekolah Kena PPN, Komisi X DPR: Biaya Pendidikan akan Tambah Mahal
Pendidikan
Kamis, 10 Jun 2021

Sekolah Kena PPN, Komisi X DPR: Biaya Pendidikan akan Tambah Mahal

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menilai rencana pemerintah untuk mengenakan PPN terhadap jasa pendidikan akan membuat biaya pendidikan semakin mahal.
Sektor-sektor Ini akan Kena PPN: Jasa Pendidikan hingga Kesehatan
Ekonomi
Kamis, 10 Jun 2021

Sektor-sektor Ini akan Kena PPN: Jasa Pendidikan hingga Kesehatan

Pemerintah akan mengenakan PPN terhadap sejumlah sektor yang semula dibebaskan dari pajak.
Pajak Sembako & PPN 12% saat Data Perpajakan Masih Amburadul
Ekonomi
Kamis, 10 Jun 2021

Pajak Sembako & PPN 12% saat Data Perpajakan Masih Amburadul

Ekonom Bhima Yudistira mengkritik rencana penerapan multitarif PPN yang menyasar barang-barang kebutuhan pokok.