Indeks Ruu Ketenagakerjaan

Dalam RUU Ketenagakerjaan, karakteristik pekerja gig masih cenderung diletakkan dalam narasi fleksibilitas kerja.

Pesangon bukanlah biaya tambahan, melainkan kewajiban hukum pengusaha yang wajib dimodelkan dalam perencanaaan keuangan sejak awal.

DPR RI resmi menyepakati RUU Perlindungan Ketenagakerjaan dan Perubahan UU Kehutanan menjadi RUU usul inisiatif dalam Rapat Paripurna.

Pemerintah menargetkan RUU Ketenagakerjaan rampung Oktober 2026 dengan penguatan pelindungan dan kesejahteraan pekerja.

Pembahasan RUU Ketenagakerjaan memanas. Buruh dan Apindo masih beda suara terkait skema aturan upah, outsourcing, hingga tuntutan cadangan pesangon di muka.

Dalam audiensi dengan BAM DPR yang dipimpin Aher, KASBI juga menuntut agar DPR RI terlibat dalam persoalan PHK sepihak di masyarakat saat ini.

Selain itu, ia meminta agar perlindungan pekerja platform digital (gig) seperti kurir dan ojek online juga masuk dalam RUU Ketenagakerjaan.

Pilihan ini dianggap memungkinkan dibanding dua alternatif lainnya, yakni pembentukan undang-undang baru atau penerbitan Perppu.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak rencana pemerintah memangkas pesangon demi menarik investasi lantaran wacana itu justru sangat merugikan pekerja.

Rencana pemerintah menerapkan skema upah per jam mendapatkan penolakan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) lantaran skema itu dinilai hanya memiskinkan buruh ketimbang menyejahterakan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memprotes pembahasan RUU Omnibus Law yang tak melibatkan buruh, dan menuding pemerintah hanya memihak pengusaha dan investor. 

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berencana menggelar aksi unjuk rasa dalam rangka menolak rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law di bidang ketenagakerjaan pada 15 Januari 2020.

Sekitar 50 personel TNI meredam bentrok mahasiswa dengan polisi di fly over ladogi Senayan, sekitar pukul 20.30.