Indeks Ruu Ketahanan Keluarga

Ada 38 RUU masuk di dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2021, termasuk RUU Ketahanan Keluarga, HIP dan Larangan Minuman Beralkohol (Minol).

Baleg DPR RI memutuskan untuk tidak melanjutkan pembahasan RUU Ketahanan Keluarga ke tahapan selanjutnya guna menjadi usul insiatif DPR RI 2020.

PDIP, Partai Golkar, Partai Demokrat dan PKB menolak RUU Ketahanan Keluarga.

RUU Ketahanan Keluarga dibahas lagi, padahal ia mengandung sejumlah masalah yang intinya adalah menerabas aspek privat warga.

Baleg DPR menggelar rapat harmonisasi dan mendengar tanggapan dari fraksi-fraksi terhadap RUU Ketahanan Keluarga.

Serikat buruh mengatakan RUU Cipta Kerja dan RUU Ketahanan Keluarga berbahaya bagi buruh perempuan. 

Kelompok perempuan meminta DPR tidak membahas apalagi mengesahkan RUU Ketahanan Keluarga dan lebih fokus ke RUU PKS.

Logika para pengusul RUU Ketahanan Keluarga bahwa keluarga Indonesia sedang terancam menjustifikasi agar antaranggota keluarga saling mengawasi.

RUU Ketahanan Keluarga dinilai menjiplak orde baru di mana negara mengisolasi perempuan di ruang domestik sebagaimana ideologi ibuisme.

Bentuk intervensi negara atas ruang privat warga dan domestifikasi kaum perempuan yang tergambar jelas di RUU Ketahanan Keluarga adalah warisan orde baru.

Sodik akan dipanggil Fraksi Partai Gerindra di DPR RI, hari ini Jumat (21/2/2020) untuk dimintai klarifikasinya sebagai salah satu pengusul RUU Ketahanan Keluarga.

Sasaran RUU Ketahanan Keluarga tak jelas dan cenderung mencampuri urusan privat keluarga.

Endang Maria. kader Partai Golkar yang mengusul RUU Ketahanan Keluarga, disebut belum membaca draf secara keseluruhan.

Naskah akademik RUU Ketahanan Keluarga dinilai “tidak nyambung”, memiliki logika yang aneh, hingga malah menghapuskan perjuangan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Fraksi Golkar merasa kecolongan dengan adanya salah satu anggota DPR RI dari fraksinya yang menjadi pengusul RUU Ketahanan Keluarga, yakni Endang Maria Astuti.

Pengusul RUU Ketahanan Keluarga, Ali Taher menilai aturan mengenai istri wajib mengurus rumah tangga dimaksudkan agar istri dapat memberikan perhatian lebih kepada anak, sebagai seorang ibu.

Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi menilai RUU Ketahanan Keluarga ini justru melanggengkan bentuk ketidakadilan gender.

Fraksi Partai Gerindra klaim tak terlibat dalam pengusulan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketahanan Keluarga, melainkan diusulkan oleh Sodik Mudjahid secara pribadi.

Pada RUU Ketahanan Keluarga mendonorkan sperma dan ovum bisa dipidana penjara, begitu pula orang yang melakukan surogasi (sewa rahim).

RUU Ketahanan Keluarga bermasalah karena mereka mendiskriminasi kelompok LGBT.