Indeks Rusunawa

Panglima Kopassus menyebutkan, anggota Kopassus yang bermukim di Solo kekurangan 67 rumah dan KemenPKP akan memenuhinya lewat pembangunan rusunawa.

Pemprov DKI Jakarta terus melanjutkan pembangunan rusun di berbagai wilayah, demi menyediakan tempat tinggal yang layak huni untuk warganya.

Pj Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi, memastikan belum ada keputusan soal pembatasan masa tinggal di rusunawa.

Pembatasan waktu sewa rusun dinilai justru akan membawa dampak negatif terhadap penataan kota oleh Pemprov Jakarta.

Konsep mixed-use development bisa memberikan hunian yang layak sekaligus nilai aksesibilitas yang baik pada lokasinya.

Penghuni rusunawa di DKI Jakarta masih dibebaskan tarif sewa unitnya hingga Juli 2024.

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan membuatkan tempat usaha untuk penghuni Rusunawa Nagrak.

PSI menyebut realisasi program rumah DP Rp0 masih jauh dari target janji kampanye Anies Baswedan saat Pilgub Jakarta 2017.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan 33 tower Rusunawa secara simbolis di Rusunawa Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (18/8/2022).

Kata Risma Kementerian PUPR sudah menyanggupi dan akan membangun dua blok rusunawa di Bekasi & Jakarta khusus pemulung.

Petugas kesehatan telah menangani empat orang positif dari klaster rusunawa Jati Rawasari Cempaka Putih, Jakpus.

Rusunawa yang ada di daerah dapat digunakan untuk karantina dan isolasi terkait Corona COVID-19.

Program rumah DP 0 Rupiah Anies tak berjalan mulus. Saat ini jumlah unit masih jauh dari target.

Diusulkan rumah susun ke depan harus ada gigi balangnya paling tidak, harus ada ondel-ondel, pintu gerbangnya harus mencerminkan kearifan lokal.

Kompensasi koefisien lantai bangunan sebesar Rp2,3 triliun belum dilunasi pengembang kepada Pemda DKI Jakarta

Pemprov DKI dalam hal ini DInas perumahan berencana melakukan pengundian dan serah terima kunci rusun KS Tubun pada Agustus 2019.

Kementerian PUPR tahun ini tengah mempersiapkan untuk membangun rumah untuk PNS di tujuh lokasi.

Lahan seluas 4,6 hektare di Cengkareng Barat yang sempat bersengketa dengan warga, Toeti Noezlar Soekarno, saat ini masih dalam proses peralihan lahan untuk menjadi atas nama Pemprov DKI.

Hidayat mengatakan program ini akan dimulai pada tahun 2020.

Gugatan untuk judicial review yang diajukan oleh notaris Sutrisno Tampubolon terkait Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta No 132 tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rusun Milik dinilai tidak memiliki legal standing.