Indeks Rudiantara

Menkominfo Rudiantara menyebutkan, transaksi ekonomi digital terus bertumbuh seiring makin luasnya penetrasi internet di Indonesia.

Rudiantara berjanji bahwa pemerintah tak akan melakukan intervensi apa pun terhadap kerja-kerja jurnalistik.

Sebelum ekspansi ke Thailand, Gojek telah resmi masuk ke Vietnam dan Singapura.

Bawaslu menilai pernyatan Rudiantara kepada Apratur Sipil Negara (ASN) soal siapa yang menggaji mereka tidak memenuhi unsur pidana Pemilu.

Rudiantara membantah tudingan berkampanye pada saat acara di Kementerian Informasi dan Komunikasi yang memicu polemik, karena ada ungkapan 'yang gaji kamu siapa'.

Bawaslu memanggil Rudiantara untuk memberikan keterangannya soal perkara 'yang gaji kamu siapa'.

Pernyataan Menkominfo Rudiantara soal 'Yang Gaji Ibu Siapa' dan menjadi viral di dunia maya, ditanggapi PSI dengan menyatakan ada ASN yang tidak netral dan memihak salah satu pasangan capres-cawapres.

Kubu Prabowo menyatakan bahwa ujaran Rudiantara "Yang gaji ibu siapa?" kepada pegawainya sebagai penurunan etika.

Misbah menyatakan, upaya mengaitkan gaji ASN dengan pilihan politik di Pilpres 2019 merupakan hal yang aneh.

Rudiantara dilaporkan dengan Pasal 282 juncto Pasal 283 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 547 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Pernyataan Menkominfo Rudiantara 'Yang Gaji Ibu Siapa?' ditanggapi Fitra dengan menjawab ASN digaji oleh rakyat.

BPN menilai pernyataan Menkominfo Rudiantara soal "yang gaji kamu siapa?" kepada ASN termasuk bentuk kampanye karena mengarah ke paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf.

"Mengatakan PNS digaji pemerintah tidak benar karena itu sama saja menyamakan antara pemerintah dan negara." (Peneliti kebijakan publik dari Universitas Indonesia Defny Holidin)

BPN meminta Bawaslu untuk proaktif mengusut makna dari pernyataan Menkominfo Rudiantara 'Yang Gaji Kamu Siapa?'

Kapasitas Palapa Ring Tengah mencapai 100 Gbps dengan kecepatan internet mencapai 40 Mbps yang semula berkisar 2 Mbps.

Internux, anak usaha First Media yang memproduksi modem Bolt, harus bayar utang lebih dulu kepada pemerintah, ujar Rudiantara.

Menkominfo Rudiantara menyatakan nasib izin frekuensi First Media akan segera diputuskan.

Kemenkominfo menunda pencabutan izin frekuensi Bolt karena alasan "mereka mau bayar".

Dalam revisi PP tersebut ada salah satu poin yang menyinggung tentang penempatan data center.

"Mau rapat saja, bukan [diperiksa karena] kasus. Rapat dengan teman-teman KPK yang berkaitan dengan barang bukti di elektronik," kata Rudiantara.