Indeks Revisi Uu Sisdiknas

Presiden Jokowi disebut setuju untuk tidak menghapus tunjangan guru dan dosen usai pertemuan dengan PGRI membahas revisi RUU Sisdiknas.

P2G menanggapi klaim Kemdikbudristek soal guru tetap dapat tunjangan dalam RUU Sisdiknas tak berdasarkan hukum yang jelas.

Satriwan menilai tidak adanya pasal TPG akan berdampak pada jutaan guru dan keluarga yang harus mereka tanggung biaya hidupnya.

Pemerintah ingin mengintegrasikan tiga UU menjadi satu dalam revisi UU Sisdiknas.

Semestinya Presiden Jokowi mengetahui rencana kebijakan yang akan ditempuh bawahannya, apalagi terkait regulasi seperti UU Sisdiknas.

Mensesneg Pratikno berdalih Jokowi tidak mengetahui adanya revisi UU Sisdiknas karena proses pembahasan masih belum sampai ke tangan presiden.

Fahri Hamzah menilai tim belakang layar istana harus sempurna sehingga seorang presiden seperti Jokowi harus siap menyampaikan segala hal di depan publik.

PSI menilai Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) tak transparansi dan minim partisipasi publik.

Menag Yaqut Cholil Quomas memastikan pemerintah tidak berencana menghapus madrasah dalam RUU Sisdiknas.

“Sedari awal tidak ada keinginan ataupun rencana untuk menghapus sekolah atau madrasah."

RUU Sisdiknas dalam tahap pembahasan Panitia Antar-Kementerian (PAK) dan uji publik.

P2G menilai dari 150 pasal draf RUU Sisdiknas, ada sekitar 40 pasal yang perlu direvisi, ditambahkan, bahkan dihapus.