Indeks Revisi Uu Mk

Persetujuan tersebut diambil setelah panitia kerja (panja) merampungkan setidaknya 12 poin krusial dalam rapat kerja Komisi VII bersama pemerintah, Kamis.

Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan tidak akan ada revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) usai adanya putusan pemisahan pemilu.

Upaya DPR mengevaluasi wewenang dan tugas MK seperti menabur garam pada luka. Belum reda amarah rakyat atas peristiwa kemarin, kini mereka kembali berulah.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan bahwa revisi UU MK telah berproses sejak awal tahun lalu dan sempat terhenti karena situasi pemilu.

Djarot sebut pembahasan RUU MK sebagai upaya mendepak para hakim konstitusi yang tak sejalan dengan penguasa.

Revisi UU MK kali ini dinilai sebagai upaya menjaga kepentingan politik dengan menendang hakim konstitusi yang tidak sejalan.

Mahfud MD menolak revisi UU MK karena pembahasan akan dilakukan pemerintah & DPR RI jelang Pemilu 2024.

Johan Budi mengakui pernah ikut dalam rapat pembahasan revisi UU MK itu, beberapa waktu lalu.

Mahfud MD buka suara soal rencana revisi UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK).

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti sebut agenda revisi UU MK, terutama soal syarat usia minimal hakim merupakan permainan elite politik.

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Pacul membantah revisi UU MK terkait putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia capres-cawapres dalam UU Pemilu.

DPR dan pemerintah yang saat ini sedang membahas RUU Perubahan keempat UU MK akan menyesuaikan masa jabatan hakim MK menjadi lima tahun.

MK sebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, RUU MK telah masuk dalam daftar Prolegnas 2015-2019.