Indeks Relaksasi Ekspor

Fahmy Radhi menilai, pemberian relaksasi ekspor mineral mentah kepada lima perusahaan tersebut akan menimbulkan diskriminasi.

Kementerian ESDM memberikan relaksasi ekspor mineral mentah kepada lima perusahaan hingga Mei 2024 nanti.

"Untuk sektor crumb rubber ini sudah ada investor yang berminat untuk mengisi kekosongan tersebut."

GP Ansor mendesak pemerintah agar tidak lagi berunding dengan Freeport karena akhir-akhir ini banyak unjuk rasa yang menyuarakan kepentingan perusahaan asal Amerika Serikat itu.

Tokoh adat Suku Amungme mendesak pemerintah melibatkan mereka dalam perundingan dengan Freeport karena ingin menuntut pemulihan tanah adatnya yang rusak akibat aktivitas pertambangan perusahaan itu.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengkritik rencana PT Freeport Indonesia yang memutuskan akan memecat sebagian karyawannya dengan alasan tak kunjung terima izin relaksasi ekspor konsentrat.

Anggota Komisi VII DPR RI Adian Napitupulu berpendapat bahwa pilihan Freeport adalah antara patuh dan menghormati UU Minerba yang dibuat bersama pemerintah dan DPR.

Ribuan karyawan PT Freeport Indonesia serta perusahaan dan kontraktor terkaitnya menyampaikan tuntutan kepada pemerintah supaya segera menerbitkan izin ekspor konsentrat bagi perusahaan tambang itu.

Pemerintah sudah sejak lama mendorong agar Freeport yang berstatus KK berubah menjadi IUPK. Namun, Freeport baru bersedia mengubah statusnya setelah pemerintah melalui regulasi baru menjadikan hal tersebut sebagai salah satu syarat ekspor konsentrat.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua menilai masalah pemberian izin relaksasi ekspor konsentrat bagi Freeport bisa mengerem pertumbuhan ekonomi di Papua.

Kementerian Perindustrian belum melihat ada dampak signifikan dari pemberlakuan PP Minerba yang baru ke sektor industri nasional, baik yang terkait smelter maupun bukan.

Asosiasi Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) mencatat sudah terdapat 32 smelter yang dibangun selama 2012 sampai sekarang

Kelanjutan relaksasi ekspor mineral memang masih teka-teki. Presiden Jokowi hanya memberi arahan agar pengelolaan mineral diorientasikan pada kepentingan nasional dan berkelanjutan menjadi petunjuk tegas bagi Kementerian ESDM. Akankah relaksasi ekspor mineral akan dihentikan?

PT Freeport Indonesia (Freeport) berharap pemerintah memberikan relaksasi kebijakan ekspor mineral setelah Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 kadaluarsa pada 11 Januari 2017 besok.

Presiden Jokowi akan memutuskan izin relaksasi ekspor mineral pada hari ini dalam rapat terbatas. Sebelumnya, banyak pelanggaran yang terjadi dalam keputusan mengenai relaksasi ekspor mineral mentah tersebut.

Wacana relaksasi ekspor bijih nikel memunculkan tanggapan beragam. Tak sedikit yang menilai pemerintah tidak konsisten menjalankan UU Minerba. Pemerintah masih mengkaji lebih detail terkait jenis mineral yang akan mendapat relaksasi ekspor. Publik hanya bisa berharap pemerintah komitmen pada prinsip nilai tambah pengelolaan mineral ini.

Pemerintah menyatakan bahwa nikel dan bauksit hampir dipastikan tidak akan mendapatkan relaksasi ekspor. Hal tersebut karena ke dua mineral tersebut sudah dapat diolah dengan baik di Tanah Air.