Indeks Regulasi Imei

Beli hp baru tak resmi wajib hati-hati. Begitu pula yang beli di luar negeri. Pastikan cek IMEI terdaftar atau tidak. Caranya? Berikut ini penjelasannya.

Tak sekadar mendaftarkan IMEI, mereka yang membeli ponsel dari luar negeri juga diwajibkan membayar pajak dalam rangka impor saat tiba di bandara.

Aturan mengenai IMEI telah disahkan pada 18 Oktober 2019 dan akan berlaku secara efektif mulai 18 April 2020.

Kemenkominfo sudah berdiskusi dengan kementerian terkait dan operator seluler.

Regulasi mengenai International Mobile Equipment Identity (IMEI) berlaku efektif mulai 18 April 2020.

Cara mengenali ponsel ilegal dan hp BM atau non-resmi yang bakal diblokir pemerintah mulai April 2020.

SIBINA siap digunakan dan tinggal menunggu teknis regulasi dari 3 kementerian.

Cek IMEI ponsel apakah terdaftar di Kemenperin atau tidak melalui portal imei.kemenperin.go.id.

Bertepatan dengan Peringatan Ulang Tahun Proklamasi ke-74 Republik Indonesia, Pemerintah menargetkan Indonesia merdeka dari ponsel BM.

ATSI berharap aturan IMEI tidak berlaku surut, sehingga ponsel BM yang sudah terlanjur digunakan oleh masyarakat tetap bisa aktif saat regulasi itu diberlakukan. 

Tak hanya akses SIM card, Kominfo akan memblokir akses WiFi ponsel BM saat aturan IMEI berlaku.

Pertengahan Agustus 2019 ini, Tiga Menteri terkait akan menandatangani regulasi IMEI untuk menangkal penjual ponsel ilegal Black Market.

Pemerintah butuh 6 bulan persiapan SIBINA usai aturan IMEI ditandatangani pada pertengahan Agustus 2019.

Kebijakan OJK yang memberikan akses IMEI pada pelaku P2P Lending dikhawatirkan membuka masalah bagi penggunaan data pribadi.

Kemenperin memastikan bahwa hp BM yang dibeli sebelum tanggal 17 Agustus 2019 tidak akan langsung diblokir tapi bakal ada proses pemutihan.