Indeks Regulasi

Omnibus Cipta Kerja Justru Bikin Regulasi Makin Gemuk
Cipta Kerja katanya dibuat untuk menyederhanakan perizinan. Faktanya ia akan menghasilkan begitu banyak peraturan turunan.

Seberapa Pentingkah Rem ABS Pada Sepeda Motor?
Fitur rem ABS sudah menjadi fitur umum di motor-motor keluaran terbaru.

Celah Janji PKS: SIM Perlu Diperpanjang, Masalah Bila Seumur Hidup
SIM bukan sekadar syarat administrasi untuk berkendara secara legal tapi juga kompetensi dan kesehatan pengendara.

Jokowi & Prabowo Ingin Selesaikan Masalah Regulasi dengan Regulasi
Ada banyak sekali peraturan yang tumpang tindih dan bertolak belakang di Indonesia. Solusi kedua paslon? Bikin lembaga baru untuk meregulasi regulasi.

Belajar dari Malaysia dan Thailand Cegah Kebocoran Devisa
Saat posisi "genting", pemerintah kembali merayu pengusaha untuk membawa pulang devisa hasil ekspor. Harapannya, gejolak nilai tukar rupiah bisa diredam.

Apindo Minta Pemerintah Perbaiki Koordinasi Internal
Apindo mengkritik masih lemahnya koordinasi di internal pemerintah dalam perumusan sejumlah kebijakan ekonomi.
Kementerian ESDM Cabut 11 Regulasi untuk Mudahkan Pelaku Usaha
Menurut Ego, para pemangku kepentingan mengapresiasi langkah yang dilakukan Kementerian ESDM ini.

WHOIS, Pengungkap Rahasia di Balik Situsweb Kini di Ujung Tanduk
Layanan WHOIS tengah dihadapkan dengan regulasi soal perlindungan data pribadi. Bagaimana nasib WHOIS?

Ketua KPK Kritik Pandangan Jokowi Soal Penghapusan Regulasi
Jokowi berpendapat bahwa regulasi menghambat dunia usaha. Bahkan, ada sejumlah regulasi mengarah kepada upaya korupsi.
PUKAT UGM: Jumlah Peraturan Menteri Kini Sudah di Tahap 'Obesitas'
Pemerintah RI kini mengalami "obesitas regulasi" karena jumlah peraturan menteri sudah mencapai puluhan ribu dan tak terkendali.

Menkumham Dorong Ada Perpres untuk Tim Khusus Penataan Regulasi
"Tim khusus ini sudah jalan tapi kami sungguh mengharapkan adanya Peraturan Presiden (Perpres) yang melibatkan tim besar termasuk para pakar," ujar Yasonna.
Mahfud MD Beberkan Tiga Alasan Kekacauan Hukum di Indonesia
Ada tiga alasan yang menjadi penyebab kekacauan hukum di Indonesia sehingga sering muncul gugatan hukum di Mahkamah Konstitusi.
Presiden Jokowi: Problem Besar Kita Gara-gara Terlalu Banyak Aturan
Presiden menjelaskan terdapat 42 ribu peraturan di birokrasi negara ini yang rentan memiliki makna bertentangan.
Jokowi: Pemerintah Pangkas Regulasi Penghambat Ekonomi
Menurut Jokowi 15 Paket Kebijakan Ekonomi yang dijalankan sejak tahun 2015 juga telah menunjukkan hasil.
ADKASI Sarankan Regulasi Pembangunan Daerah Diselaraskan
Pengurus Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka untuk menyampaikan permasalahan sinkronisasi pembangunan daerah yang masih kerap tumpang tindih antara aturan pusat dengan daerah.
Kemenko Ekonomi: Setop Regulasi Berlapis & Berubah-Ubah!
Kemenko Perekonomian tengah merumuskan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai standar bagi enam UU yang mengatur perizinan usaha sebagai langkah untuk memangkas birokrasi perizinan usaha yang berbelit-belit. Selain itu, PP ini juga akan mengantisipasi kebiasaan perubahan aturan seiring dengan pergantian pejabat di birokrasi.
Benahi Regulasi, Dirjen Migas Siap Genjot Sektor Gas
Dirjen Migas menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk membenahi sektor gas mengingat perannya yang sangat besar dalam mendukung industri. Berbagai pembenahan regulasi telah dilakukan di sektor ini untuk menarik investor khususnya dari luar negeri.

Presiden: Aturan yang Rumit dan Bertele-Tele Hapus!
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan para menterinya agar fokus pada apa yang telah direncanakan supaya dapat terwujud dan bermanfaat bagi masyarakat. Presiden juga menginstruksikan semua aturan yang menghambat dihapus.

Pengamat: Transformasi ke Layanan Digital Atau Kalah
Transformasi bisnis ke layanan berbasis digital saat ini merupakan hal yang krusial bagi para pelaku usaha di Tanah Air apabila mereka ingin memenangkan persaingan dalam merebut minat konsumen, sebuah lembaga konsultan marketing mengatakan.

Hambat Investasi, Mendagri Akan Hapus 3.226 Perda
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan ada 3.226 peraturan daerah di Indonesia yang muatannya menghambat investasi, birokrasi dan perizinan serta bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Pihaknya telah meminta gubernur dan bupati/wali kota seluruh Indonesia agar menghapus regulasi tersebut.
Masuk tirto.id



