Indeks Reformasi Perpajakan

Pengamat pajak dari CITA menilai target penerimaan perpajakan dalam Perpres 75/2023 masih dalam batas aman dan bisa dicapai.

Ekonom Indef Tauhid sebut, pengadilan pajak mungkin akan lebih independen, tapi proses hukum akan lebih birokratis.

Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penerimaan negara tidak hanya mengandalkan tingginya harga komoditas.

Legatum Institute (LI) menyatakan jumlah pajak yang harus dibayarkan di Indonesia terbanyak di antara negara dunia terutama ASEAN. Riset LI mendapati ada 43 jenis pajak yang harus dibayarkan dalam setahun.

Pemerintah diminta memisahkan Ditjen Pajak (DJP) dari Kemenkeu agar institusi itu menjadi lembaga mandiri yang memiliki kewenangan dan otoritas lebih luas. 

Pendapatan perpajakan Indonesia masih lebih rendah dari negara-negara lain yang ada di kawasan ASEAN.

Segala transaksi yang dilakukan melalui GPN nantinya terekam secara elektronik. Menurut Sri Mulyani, GPN dapat mendukung terciptanya database perpajakan yang adil.

Skema pajak e-Commerce perlu dibentuk oleh pemerintah dengan hati-hati dan disesuaikan dengan kondisi riil ekosistem bisnis digital.

Ditjen Pajak berpeluang mengusut dugaan pidana perpajakan dalam kasus transfer dana Rp18,8 triliun milik nasabah asal Indonesia yang dialihkan dari Inggris ke Singapura melalui bank Standard Chartered.

Pemerintah akan memperbarui dan memperkuat sistem data dan informasi perpajakan karena semakin banyak tantangan yang dihadapi di dunia perpajakan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjamin data nasabah perbankan dan lembaga jasa keuangan tak akan diselewengkan oleh para petugas pajak ketika sistem AEOI diberlakukan. 

Setelah pegawai Ditjen Pajak tertangkap tangan melakukan korupsi, Kementerian Keuangan berkomitmen melakukan pembersihan. Sementara itu, Menko Perekonomian menilai pelaksanaan reformasi perpajakan perlu dievaluasi menyusul adanya tindakan korup tersebut.

Penerapan UU Pengampunan Pajak akan berhasil bila pemerintah melakukan tindak lanjut dengan mengambil langkah-langkah kebijakan seperti reformasi pajak.

RUU Pengampunan Pajak atau tax amnesty harus didahului dengan reformasi perpajakan agar tidak mengundang banyak masalah di masa depan.