Indeks Realisasi Pendapatan Negara

Meskipun realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor migas pada 2023 melebihi target, tapi nilainya turun dibandingkan 2022.

Preisden Jokowi menugaskan bawahannya untuk mengantisipasi dan memastikan agar pendapatan negara pada semester II tahun 2023 tidak terganggu.

Pendapatan negara tahun depan akan naik 11,08 persen - 12,38 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Febrio Kacaribu menjelaskan, harga komoditas memberikan windfall atau durian runtuh terhadap negara. Namun, 2023 durian runtuh tersebut akan berakhir.

Kemenkeu mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami surplus sebesar Rp107,4 triliun hingga akhir Agustus 2022.

Kerja sama transparansi pajak berdampak pada pemerintah yang akan mendapatkan keuntungan dengan hasil penerimaan negara yang terdongkrak.

Sri Mulyani sebut pendapatan negara mencapai Rp2.436,9 triliun ini sama dengan 107,5 persen dari Perpres yang sudah naik.

Menkeu Sri Mulyani menyebutkan APBN mengalami surplus sebesar Rp103,1 triliun hingga akhir April 2022.

Penerimaan negara mencapai Rp1.354,8 triliun atau setara 77,7 persen dari target APBN 2021 yang sebesar Rp 1.743,6 triliun, per September 2021.

Sri Mulyani sebut realisasi pendapatan negara hingga 31 Agustus 2021 mencapai Rp1.177,6 triliun atau 67,5 persen dari target APBN 2021.

Sri Mulyani menyatakan insentif perpajakan untuk dunia usaha yang terdampak pandemi Corona atau COVID-19 naik menjadi Rp123,01 triliun.

Presiden Joko Widodo berencana membentuk dua menteri baru, yakni Menteri Investasi dan Menteri Ekspor untuk menggenjot pendapatan negara.

Pendapatan negara pada Januari 2019 sudah terealisasi sebesar 5 persen dari target APBN tahun ini atau senilai Rp108,1 triliun. 

Keseimbangan primer pada tahun 2018 tercatat negatif Rp1,8 triliun. Capaian itu jauh lebih baik dibanding keseimbangan primer pada 2017 yang negatif Rp124,4 triliun. 

Realisasi pendapatan negara pada tahun 2018 mencapai Rp1.942,3 triliun atau setara 100,2 persen dari target di APBN. 

Pencapaian PNBP ini didukung kenaikan pendapatan SDA, pendapatan bagian laba (dividen) BUMN, adanya perbaikan pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi.

Penurunan penerimaan dari sektor migas terjadi karena berkurangnya produksi minyak nasional, serta merosotnya harga minyak dunia.

Presiden akan melakukan langkah perbaikan di bidang perpajakan dengan melakukan reformasi pajak, perbaikan data dan sistem informasi perpajakan untuk meningkatkan pendapatan negara menjadi Rp1.878,4 triliun pada 2018.

Konsumsi produk petrokimia Indonesia yang cukup tinggi mengakibatkan sektor industri ini masih berpeluang tumbuh di tengah kelesuan ekonomi.