Indeks Real Estate

Investasi real estat masih menjadi primadona tahun depan, namun ada sejumlah hal yang harus diperhatikan.

Dilihat dari sebelah mana saja, McDonald’s adalah waralaba makanan cepat saji.

Anies Baswedan menerbitkan Pergub No. 118/2020 untuk mempercepat perizinan gedung dan mendorong geliat sektor properti.

Sofyan Djalil mengatakan kemungkinan perizinan IMB dan AMDAL akan disederhanakan ketimbang benar-benar dinihilkan seperti wacana yang ia lempar ke publik.

REI menyarankan agar penyaluran KPR difokuskan ke beberapa bank agar lebih efektif.

Sektor swasta akan lebih banyak dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur jika Prabowo-Sandi menang.

Sikap optimistis REI didasari adanya peningkatan investasi sebesar 16 persen pada 2018, sehingga pada 2019 iklim bisnis real estate bakal lebih baik.

""Secara keseluruhan tahun 2018, kegiatan dunia usaha menunjukkan kinerja yang membaik dengan rata-rata SBT sebesar 12,39 persen."

Sebanyak 20 orang mengaku menerima tawaran pengembang untuk membeli rumah bersubsidi di Padukuhan Kaligawe, Bantul sejak 2015.

Bermula dari Batik Keris lalu menggandeng lima konglomerat lain untuk membangun konsorsium properti. Siapa saja mereka?

Kawasan baru di pinggiran Bogor, yang digagas oleh enam konglomerat ini bakal jadi hunian premium di atas lahan yang masih bersengketa.

Nama Trump Tower menjadi proyek-proyek apartemen dan pusat bisnis yang dipakai oleh para pengembang India.

Pemerintah diharapkan dapat mengatur distribusi properti untuk mengantisipasi kesenjangan ekonomi yang dialami rakyat Indonesia.

Kemenko Perekonomian mengatakan bahwa DKI Jakarta adalah daerah yang antusias menerapkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di bawah lima persen untuk Dana Investasi Real Estate (DIRE). Menurut Bobby, pihaknya juga mendorong daerah-daerah lain, seperti Surabaya, Medan dan kota-kota di sekitar DKI Jakarta bisa menurunkan BPHTB.

Pemerintah melakukan implementasi penerapan dana investasi real estate (DIRE) di daerah dengan menurunkan tarif pajak Penghasilan (Pph) final menjadi 0,5 persen dan tarif Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi maksimal 1 persen dalam paket kebijakan ekonomi ke-11.