Indeks Puan Maharani

Politik
Senin, 10 Feb 2020

Puan Maharani Ikut Saring Cawalkot Solo dari PDIP

Puan Maharani turut jadi panelis dari fit and proper test cawalkot Solo. 
Politik
Senin, 10 Feb 2020

DPR Belum Terima Draf Omnibus Law Per 10 Februari 2020

Ketua DPR Puan Maharani sebut lembaganya belum terima draf Omnibus Law Per 10 Februari 2020.
Politik
Sabtu, 11 Jan 2020

Puan: Kewenangan PAW Riezky ke Harun Ada di Megawati atau Hasto

Ketua DPP PDIP Bidang Polhukam, Puan Maharani, mengatakan bahwa partainya memiliki kewenangan untuk melakukan PAW alias mengganti anggota DPR Riezky Aprilia dengan Harun Masiku.
Politik
Sabtu, 11 Jan 2020

Puan Sebut PDIP Hanya Ajukan PAW untuk Dua Orang, Tak Ada Harun

Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengaku bahwa hingga saat ini PDIP hanya mengajukan dua anggota untuk di-PAW (pergantian antar waktu).
Sosial Budaya
Minggu, 22 Des 2019

Megawati Ingin Kaum Perempuan Bisa Jadi Panglima TNI

"Presiden saja ya sudah. Kalau atasnya sudah berarti bawahnya juga boleh dong," kata Megawati Soekarnoputri.
Hukum
Selasa, 17 Des 2019

DPR Tunggu Surat Presiden Lanjutkan Bahas Dua Omnibus Law

Ketua DPR Puan Maharani masih menunggu surat presiden yang menyatakan siap untuk membahas dua Omnibus Law yakni RUU Cipta Lapangan Kerja dan RUU Perpajakan.
Ekonomi
Senin, 2 Des 2019

Puan Maharani Minta DPR Soroti Penambahan Utang Pemerintah

Pemerintah memperkirakan defisit APBN akan melebar pada kisaran 2,2 persen terhadap PDB hingga akhir 2019.
Politik
Kamis, 28 Nov 2019

Soal Presiden Dipilih MPR Lagi, Puan: Apakah Itu Ada Faedahnya?

Puan Maharani mengatakan pemilihan presiden oleh MPR perlu dipikir masak-masak dan dilihat apa ada manfaatnya. 
Jumat, 15 Nov 2019

Sanggupkah Puan Percepat Pengesahan RUU PKS?

RUU PKS masuk ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2016 bersama sembilan RUU lain.
Politik
Selasa, 12 Nov 2019

DPR Munculkan Opsi Tak Ada Pemilihan Gubernur Secara Langsung

Opsi lain: Pilkada langsung hanya dilakukan di kabupaten/kota atau di daerah-daerah yang dianggap mampu menjalankannya.
Politik
Selasa, 12 Nov 2019

Usai Jokowi dan Surya Paloh Rangkulan, Puan Pastikan Koalisi Solid

Puan Maharani klaim koalisi pemerintah Jokowi-Ma'ruf solid, apalagi setelah momen pelukan Jokowi dan Surya Paloh.
Politik
Senin, 28 Okt 2019

DPP PDIP Masih Beri Peluang Gibran Maju Pilwakot Solo 2020 Nanti

Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka masih berpeluang bisa mencalonkan diri di Pilwalkot Solo pada 2020 nanti.
Politik
Senin, 28 Okt 2019

Jatah Menteri Tak Rata, Puan: Tidak Mungkin Semua Masuk Kabinet

Puan Maharani meminta maaf kepada pihak-pihak yang tak terakomodir di dalam Kabinet Indonesia Maju.
Politik
Selasa, 22 Okt 2019

AKD DPR RI Telah Ditetapkan Melalui Rapat Paripurna

AKD DPR RI Telah Ditetapkan Melalui Rapat Paripurna hari ini, Selasa (22/10/2019).
Politik
Senin, 21 Okt 2019

Pimpinan DPR Temui Presiden Jokowi Bahas Nomenklatur Kabinet

Puan Maharani mengatakan apabila ada perubahan nomenklatur kabinet maka akan ada penyesuaian dengan komisi-komisi di DPR.
Politik
Selasa, 15 Okt 2019

3 Kriteria Menteri Jokowi dari Puan Maharani

Puan Maharani mengatakan Jokowi sebaiknya memilih menteri yang bisa bekerja sama.
Politik
Kamis, 10 Okt 2019

Puan Maharani Ketua DPR dan Isu Keterwakilan Perempuan

Puan berhasil menjadi pemimpin DPR. Bagaimana rekam jejaknya dalam isu perempuan?
 
Politik
Selasa, 8 Okt 2019

Puan Telah Tentukan Tugas untuk Empat Wakil Ketua DPR

Koordinator bidang Polkam dijabat Azis Syamsudin, Koordinator bidang Keuangan dan Ekonomi dijabat Sufmi Dasco Ahmad, Koordinator bidang Industri dan Pembangunan dijabat Rahmat Gobel dan Koordinator bidang Kesra dijabat Cak Imin.
Politik
Senin, 7 Okt 2019

Puan Maharani Sebut Jumlah Komisi Mitra Pemerintah di DPR Tetap 11

Konsultasi pimpinan DPR dan sejumlah fraksi sepakat komisi yang akan menjadi mitra pemerintah di DPR periode 2019-2024 tetap berjumlah 11.
Politik
Senin, 7 Okt 2019

DPR Menilai Penerbitan Perppu KPK Tidak Mendesak

Politikus Partai Gerindra Supratman Andi Agtas menganggap penerbitan Perppu KPK sangat politis karena akan mendapat tekanan dari masyarakat yang mendesak presiden untuk menerbitkan Perppu, tetapi ditolak oleh partai pendukungnya.