Indeks Puan Maharani

Puan menyarankan para buruh tak demo lagi menentang RUU Ciptaker. Para buruh merasa saran tersebut tak perlu diikuti.

Menurut Puan Maharani aksi demonstrasi menolak Omnibus Law Cipta Kerja menimbulkan kemacetan hingga berpotensi menjadi klaster penyebaran COVID-19.

Ketua DPR Puan Maharani menjamin pembahasan RUU Cipta Kerja akan dibahas secara transparan & hati-hati, namun nyatanya protes buruh selalu diabaikan DPR RI.

Perubahan hukum kolonial itu, kata Puan, harus berlandaskan nilai budaya dan sosial Bangsa Indonesia.

Ketua DPR Puan Maharani menyebut DPR akan kebut pembahasan empat RUU, yaitu: RUU Daerah Kepulauan, RUU Pelindungan Data Pribadi, RUU Cipta Kerja (Omnibus Law), dan revisi UU Pemilu.

Menjelang pemberlakukan new normal pada pekan depan, banyak kalangan mengkritik kesiapan pemerintah mengendalikan wabah Corona.

Puan berjanji DPR akan menyerap aspirasi buruh dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang tengah dibahas oleh DPR.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyerahkan surat presiden tentang penambahan APBN untuk penanganan COVID-19.

Fraksi Nasdem tetap mendorong agar DPR RI segera menggodok Omnibus Law meski sedang dalam situasi pandemi corona COVID-19.

Ketua DPR Puan Maharani mendesak pemerintah menggratiskan biaya pengobatan dan biaya tes spesimen bagi mereka yang terpapar Corona COVID-19.

Puan menuding pemerintah tak maksimal dalam melakukan sosialisasi sehingga meminta pemerintah lebih dulu mensosialisasikan RUU Cipta Kerja.

Sri Mulyani menyinggung keputusan Puan Maharani yang menyetujui kenaikan iuran BPJS saat menjadi Menko PMK.

Sebelumnya, pemerintah memberi nama dengan RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) namun diganti menjadi RUU Cipta Kerja.

Purnomo selaku petahana mengklaim didukung Dewan Pimpinan Cabang (DPC) sampai pengurus ranting di Solo.

Puan Maharani turut jadi panelis dari fit and proper test cawalkot Solo. 

Ketua DPR Puan Maharani sebut lembaganya belum terima draf Omnibus Law Per 10 Februari 2020.

Ketua DPP PDIP Bidang Polhukam, Puan Maharani, mengatakan bahwa partainya memiliki kewenangan untuk melakukan PAW alias mengganti anggota DPR Riezky Aprilia dengan Harun Masiku.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengaku bahwa hingga saat ini PDIP hanya mengajukan dua anggota untuk di-PAW (pergantian antar waktu).

"Presiden saja ya sudah. Kalau atasnya sudah berarti bawahnya juga boleh dong," kata Megawati Soekarnoputri.

Ketua DPR Puan Maharani masih menunggu surat presiden yang menyatakan siap untuk membahas dua Omnibus Law yakni RUU Cipta Lapangan Kerja dan RUU Perpajakan.