Indeks Presiden Jokowi

Seluruh pekerjaan prasarana dan sarana desa tidak boleh dilakukan oleh pihak ketiga, namun diswakelola dengan penyerapan tenaga kerja yang maksimal.

Polri tetap pada keputusan untuk melanjutkan pembentukan Densus Tipikor kendati Wapres JK menolak rencana tersebut. Rencana ini akan diputuskan pada saat Ratas antara Polri dan Presiden Joko Widodo.

Pemerintah telah mengucurkan dana desa sebesar Rp60 triliun pada tahun 2017.

"Saya ingin blak-blakan ini, masalah yang berkaitan dengan PKI. Berseliweran cerita-cerita seperti itu," kata Presiden Jokowi.

Komisi II DPR akan meminta pendapat juru bicara HTI tentang materi Perppu.

Jokowi mencatat sudah ada 900 kepala desa yang tertangkap karena penyalahgunaan Dana Desa. Karena itu, dia berharap masyarakat aktif mengawal dan mengawasi penggunaan Dana Desa.

Menurut Sandiaga, Presiden Jokowi akan segera memanggil dirinya dan Anies untuk bertemu di Istana Negara dalam waktu dekat.

Jelang tiga tahun pemerintahannya, Jokoei menegaskan gerakan "Revolusi Mental" bukan sekadar jargon kampanye, tapi gerakan nyata.

Menurut Jokowi jika target tersebut tidak ditetapkan tinggi maka daya saing Indonesia akan tertinggal jauh dibandingkan negara-negara lain.

Jokowi berpesan, siapapun gubernur Jakarta, proyek transportasi umum harus ada untuk memenuhi kebutuhan sekitar 30 juta penduduk Jakarta.

Peremajaan ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas kelapa sawit Indonesia yang masih tergolong rendah yaitu hanya 3,7 persen ton/hektare/tahun.

Andreas meminta publik untuk tidak memusingkan nama yang akan menjadi cawapres Jokowi di 2019.

Pertanyaan soal kepuasan diikuti oleh pertanyaan-pertanyaan seperti masalah infrastruktur, kesehatan, ekonomi, termasuk penyediaan lapangan kerja.

Tak hanya yakin akan lolos verifikasi peserta Pemilu 2019, PSI juga sudah menyatakan dukungannya pada Joko Widodo (Jokowi) untuk berlaga kembali pada Pemilu 2019.

Perhatian Presiden Joko Widodo terhadap kasus penyerangan dengan air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan dinilai oleh peneliti PSHK, Eryanto Nugroho, masih kurang.

Masa tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK dinilai belum berupaya serius dalam mendorong reformasi hukum.

Pelaku menghina Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian melalui gambar dan caption di Instagram.

Selain Jabar dan Papua, Kalimantan Barat juga dinilai rawan konflik karena sensitif terhadap isu suku, agama, ras, antar golongan (SARA)

Jokowi menuturkan, intelijen harus memiliki data komplet mengenai peta masalah tersebut dan alternatif solusinya.

Setelah deklarasi Perindo akan langsung bergabung bersama partai lain yang mendukung Jokowi di Pilpres 2019.