Indeks Ppn

Berikut ini daftar barang dan jasa yang kena kenaikan pajak 12 persen. Rencana ini akan mulai diberlakukan pada 2025.

Berikut ini cara menghitung PPN yang naik menjadi 12 persen dan objek apa saja yang akan dikenai pajak tersebut.

Kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12,5 persen pada awal 2025 berpotensi membuat ekonomi Indonesia terkontraksi. Kok bisa?

Kemenkeu bakal merilis aturan tentang insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah 100 persen untuk sektor perumahan.

Insentif yang diberikan dapat diambil alokasi dananya melalui pajak yang telah disetorkan oleh masyarakat selama ini.

Selain PPN DTP perumahan, pemerintah juga bakal menambah kuota FLPP yang tadinya 166 ribu unit menjadi 200 ribu unit.

Lembaga Penjamin Simpanan meminta pemerintah untuk meninjau kembali terkait rencana kenaikan PPN sebesar 12%

Sejumlah dampak yang mungkin terjadi jika PPN naik 12 persen pada awal tahun 2025.

Kenaikan tarif PPN 12% ini akan berlanjut karena keputusan masyarakat yang memilih pemerintahan baru dengan program keberlanjutan Presiden Jokowi.

Yon Arsal mengaku, pihaknya telah menerima rekomendasi terkait penghapusan pembebasan PPN untuk mendongkrak penerimaan negara.

Pemerintah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1,1 persen untuk pembelian agunan mulai 1 Mei 2023.

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen yang dimulai pada 1 April 2022 menyumbang Rp60,76 triliun pada APBN 2022.

Kemenkeu menerbitkan ketentuan-ketentuan turunan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) klaster PPN barang dan jasa, serta PPnBM.

Banggar DPR dan pemerintah menyepakati penerimaan negara sebesar Rp 2.463 triliun tahun depan.

DJP Kementerian Keuangan sedang mengkaji perpanjangan insentif pajak penjualan atas barang mewah mobil dan PPN rumah yang ditanggung pemerintah.

DJP Kementerian Keuangan menilai jika seluruh aplikasi diblokir berpotensi terjadi penurunan PPN dari perdagangan yang menggunakan sistem elektronik (PMSE).

DPR merespons PPN dan PPh yang akan dikenakan atas transaksi perdagangan aset kripto mulai 1 Mei 2022.

Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2022 tentang PPN dan PPh atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

14 peraturan menteri keuangan (PMK) ini mengatur tentang Pajak Pertambahan nilai (PPN) dalam UU HPP.