Indeks Pphn

Dibahas bersama Presiden Prabowo untuk menentukan bentuk pengaturan PPHN, berupa undang-undang atau ketetapan (TAP) MPR.

Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziyah, mengungkapkan bahwa MPR saat ini sedang melakukan kajian terhadap Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN).

Kunto sudah menduga isu IKN akan dibahas bersamaan dengan wacana Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Proses pembahasan dan penyusunan PPHN akan dimulai usai pelaksanaan Pemilu 2024 agar mencegah tudingan adanya kepentingan politik dibalik penyusunan PPHN.

MPR akan mengupayakan konvensi ketatanegaraan untuk menghadirkan PPHN tanpa mengubah UUD 1945.

Bamsoet mengaitkan pembentukan PPHN dengan pembangunan IKN Nusantara yang butuh payung hukum sehingga menjadi jaminan bagi investor.

Partai Nasdem menyusul PDIP dan PKS yang mendukung penghentian pembahasan amandemen soal PPHN.

Sikap beberapa parpol seperti PKS dan Demokrat usai PDIP mengusulkan amendemen UUD 1945 soal PPHN ditunda.

Rencana amandemen UUD 1945 terkait PPHN dinilai bisa menjadi jalan masuk untuk berbagai kepentingan.

HNW mengatakan amandemen UUD 1945 hanya salah satu opsi rekomendasi untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Bamsoet mengklaim perubahan terbatas terhadap UUD 1945 tidak akan melebar kemana-mana, seperti pembahasan mengenai jabatan presiden dan wakil presiden.