Indeks Polisi

Sebanyak 1000 petugas dari kepolisian di kawasan DPR/MPR RI telah menjalani tes cepat COVID-19 usai mengamankan aksi penolakan UU Cipta Kerja.

Polda Jawa Barat menetapkan tujuh pendemo sebagai tersangka penganiayaan anggota polisi saat demo omnibus law di Bandung, 8 Oktober.

Polisi mengalihkan seluruh ruas jalan yang mengarah ke Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Hampir 6.000 orang ditangkap setelah demo menolak UU Ciptaker. Hanya 240 yang disangkakan bersalah.

Polisi, alih-alih Kominfo, jadi humas pemerintahan Joko Widodo dalam isu UU Cipta Kerja. Mereka menyebut banyak hoaks terkait peraturan itu.

Pengaduan orang hilang yang masuk sebanyak 52 pengaduan, sebagian ditangkap polisi, yang lain belum diketahui jelas keberadaannya.

Polisi menangkap 45  demonstran tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di Yogyakarta.

Massa pendemo di Jalan Medan Merdeka Barat dipukul mundur aparat kepolisian agar menjauh dari Istana Kepresidenan.

11 orang yang ditangkap merupakan pelajar, mahasiswa, dan warga.

Massa aksi demonstrasi yang masuk dari Simpang Harmoni menuju titik Patung Kuda Arjuna Wiwaha diadang dengan water canon, Kamis (8/10/2020).

Polisi sebut demo merugikan pertumbuhan ekonomi. Ekonom mengatakan sebaliknya. Justru UU Cipta Kerja-lah yang merugikan ekonomi.

Polisi berpatroli di jalanan Jakarta dan sekitarnya untuk membubarkan konsentrasi massa penolak UU Cipta Kerja atau Omnibus Law. 

Polisi memuluskan jalan Pemerintah dan DPR meloloskan RUU Ciptaker dengan melarang demonstrasi. Mereka juga membuat narasi tandingan di media sosial.

Seorang perwira polisi Polres Serdang Bedagai dicopot dari jabatannya karena menggelar resepsi pernikahan saat pandemi COVID-19.

Berbeda dengan kehendak masyarakat, akun-akun Twitter yang berafiliasi dengan polisi memainkan narasi lanjutkan pilkada--dengan protokol.

Mabes Polri kelebihan ratusan perwira menengah dan tinggi, sedangkan pos jabatan yang diemban terbatas.

Membangun gorong-gorong selama 8 bulan di sel Lapas Tangerang, terpidana mati Changpan diperkirakan kabur dengan memakan waktu 20 menit.

Wakil Ketua DPRD Kota Tegal Wasmad Edi Susilo dijerat dengan UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Polda Sultra pakai helikopter untuk membubarkan massa mahasiswa. Tak ada peraturan yang memperbolehkan itu.

Hingga hari ini pemeriksaan saksi dan ahli di tingkat penyidikan masih berlangsung, belum ada pihak yang dijadikan tersangka.