Indeks Polemik Perppu Cipta Kerja

Perppu Cipta Kerja dinilai bisa dibatalkan oleh MK selama UU tersebut bertentangan dengan proses pembentukannya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, Perppu Cipta Kerja akan segera diputuskan dalam waktu dekat.

Penentuan nasib Perppu Ciptaker kini berada di DPR untuk disetujui menjadi UU atau justru ditolak.

AHY menilai saat ini pemerintah terlalu mendengarkan kepentingan elite dan lupa untuk mendengarkan suara rakyat.

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris mengatakan, pihaknya tidak mempunyai hak untuk membahas Perppu Cipta Kerja.

Irma Suryani menilai, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) perlu dikaji dari berbagai sudut pandang.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memastikan terbitnya Perppu Cipta Kerja dilakukan pemerintah demi kepentingan kemajuan ekonomi Indonesia.

DPR menggelar bertemuan bersama Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah di Gedung DPR, Rabu (11/1/2023).

Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra menilai bola panas UU Ciptaker terdapat di DPR yang tidak mengambil inisiatif dalam perbaikan UU Cipta Kerja.

Indah Anggoro Putri menyatakan, pihaknya tidak akan mengakomodir protes dari kalangan usaha terkait penerbitan Perppu Nomor 2/2022 tentang Cipta Kerja.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker, Indah Anggoro Putri membantah PKWT dapat dikontrak seumur hidup.

"Dikatakan Perppu ini menghapus waktu istirahat atau libur. Itu adalah hoaks, tidak benar," kata Dirjen PHI dan Jamsos, Indah Anggoro Putri.

Kemnaker mengungkapkan terdapat dua urgensi diterbitkannya Perppu Cipta Kerja.

I Gde Pantja Astawa, menilai setidaknya ada tiga hal utama yang memaksa presiden menerbitkan Perppu dalam hal ihwal kegentingan.

Perppu itu diyakini sebagai salah satu langkah menghadapi bayangan resesi ekonomi global dan meminimalisir potensi terjadinya resesi ekonomi di Indonesia.

Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja diklaim jadi bukti komitmen pemerintah dalam memberikan pelindungan tenaga kerja dan keberlangsungan usaha.

Kementerian Ketenagakerjaan mengungkapkan pemerintah tidak menghapus maupun mengubah aturan cuti hamil atau melahirkan dalam Perppu Cipta Kerja.

Perppu Cipta Kerja yang dikeluarkan Jokowi menuai polemik. Sejumlah pasal di Perppu pun menjadi sorotan.