Indeks Pks

Pemberlakuan SIM seumur hidup dinilai tak masuk akal dan berpotensi meningkatkan angka kecelakaan di jalan raya.

"Kami dengan tegas, menolak janji kampanye murahan ini, yang akhirnya bisa menambah potensi kecelakaan lalu lintas yang lebih tinggi,” kata RSA

TKN Jokowi-Ma'ruf menilai janji PKS untuk mendorong penghapusan pajak kendaraan bermotor mustahil terealisasi dan bertentangan dengan upaya memperbaiki transportasi publik.

Kesehatan menjadi bagian dari seseorang dalam berkendara. Jika SIM berlaku seumur hidup, tidak ada jaminan orang tersebut selalu sehat.

Jika pajak motor dihapus, jalanan akan semakin sesak. Negara pun akan kehilangan duit pajak untuk dipakai membangun transportasi umum.

PKS pasang strategi baru usai terancam tak lolos ambang batas parlemen.

Menurut PKS, kebijakan pajak motor membebani masyarakat.

“Gerindra sudah [memilih] ya. Salah satunya Pak Syarif, satunya lagi saya lupa,” kata Taufik.

Menurut Pipin, reuni Aksi 212 perlu dilakukan untuk menjadi momen umat Islam menunjukkan solidaritasnya.

"Pak Jokowi lagi ingin nyaingi Sandi yang ngetop dan kontroversi," kata Mardani.

Menurut Suhud, banyak janji kampanye Jokowi yang tidak ditepati sehingga pas dengan istilah politik genderuwo.

Meski PKS belum secara resmi mengeluarkan nama cawagub, namun sudah ada dua nama yang santer terdengar, yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.

Fit and proper test untuk Wakil Gubernur DKI dinilai tak relevan. Justru tes ini sama saja meragukan kader yang diusung.

Menurut Triwisaksana, fit and proper test terhadap Cawagub DKI Jakarta penggnti Sandiaga, tidak perlu dilakukan.

Muhammad Taufik menyatakan tidak mempermasalahkan kesepakatan Gerindra dan PKS tentang pengisian posisi Wagub DKI yang ditinggalkan oleh Sandiaga Uno.

"Enggak ikut kampanye itu artinya tidak menyusun visi-misi bareng saya, karena itulah jangan bawa visi misi sendiri," kata Anies.

PKS dan Gerindra akhirnya sepakat calon Wakil Gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno berasal dari kubu PKS.

Anies mengklaim sudah menyurati PKS dan Gerindra agar mempercepat proses pengusulan nama calon Wagub DKI sekitar dua pekan sebelum muncul surat dari Kemendagri yang meminta hal serupa.

Mundurnya 80 kader PKS Banyumas tak membuat solidaritas PKS terganggu.

"Dana kampanye Pilpres sebagian besarnya memang menjadi tanggungjawab capres-cawapres," kata Suhud.