Indeks Pks

Ada dua daerah yang memperlihatkan perolehan suara paslon nomor 01 dan nomor 02 bersaing ketat, yakni DKI Jakarta dan Sumatera Bagian Utara.

PKS berharap Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi meningkatkan sensitivitas sebagai pejabat daerah di tengah kampanye pemilu yang sedang berlangsung.

Hingga Senin (29/1/2024), tidak ada keterangan resmi dari Partai Nasdem maupun sejumlah pihak terkait yang membenarkan klaim tersebut.

Rencana Heru Budi membangun rusun baru untuk warga eks Kampung Bayam pada 2025 akan sia-sia karena masa jabatan sebagai Pj Gubernur DKI berakhir 2024.

Gus Miftah menyebut bahwa cara dakwah PKS identik dengan Wahabi. Lantas, apa itu Wahabi? Ini penjelasannya.

Partai pendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024 terdiri dari tiga partai parlemen dan satu parpol non parlemen.

Kunto menilai Anies Baswedan bisa mendapat efek elektoral dari isu jualan PKS soal ibu kota negara tetap di Jakarta.

Sikap penolakan pemindahan ibu kota negara tersebut dilandasi dengan mendengar aspirasi akademisi dan mayoritas suara publik.

PKS menilai perpanjangan izin Freeport justru terkesan untuk mengejar Pemilu atau ‘deal-dealan’ untuk biaya kampanye.

Sekjen PKS berharap Timnas Amin dan partai pengusung Anies-Muhaimin dapat menjalin kerja sama dengan baik.

Habiburokhman mengaku tak tertarik dengan rencana mengajukan hak angket atas putusan MK soal usia capres-cawapres, karena dinilai merendahkan akal sehat.

Hak angket yang akan dilakukan sebagai bentuk penyelidikan atas putusan MK yang diumumkan pada 16 Oktober 2023 lalu.

Menurut Mardani Ali Sera sangat susah jika seorang anak maju menjadi cawapres, tetapi ayahnya bersikap netral.

PKS menilai partai politik dirugikan karena tidak punya waktu untuk konsolidasi di daerah akibat percepatan pelaksanaan Pilkada 2024.

Aboe Bakar enggan membenarkan Gibran Rakabuming cawapres Prabowo Subianto, namun jika benar maka proses Pilpres akan semakin menyenangkan.

Hidayat Nur Wahid juga berharap Gibran Rakabuming menolak tawaran kesempatan menjadi cawapres.

PKS memandang yang berwenang mengubah ketentuan usia capres-cawapres hanya DPR dan pemerintah melalui revisi Undang-Undang Pemilu.

PKS khawatir kasus korupsi yang menjerat politikus Partai Nasdem Syahrul Yasin Limpo (SYL) dijadikan alat untuk menyerang Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.