Indeks Pks

Fahri Hamzah meminta PKS tak usah khawatir bila banyak kader partainya yang pindah ke ormas GARBI.

Menurut Mardani Ali Sera, narapidana kasus korupsi telah mencederai kepercayaan publik sehingga tak layak untuk maju menjadi kepala daerah.

Presiden Joko Widodo dalam sebuah wawancara, mengatakan ada kemungkinan ia akan melarang Front Pembela Islam (FPI). 

Hidayat Nur Wahid menegaskan partainya tak perlu mendapatkan laporan sebelum ataupun sesudah dilaksanakannya pertemuan SBY dan Jokowi.

Hidayat mengingatkan kepada SBY agar pertemuan tersebut harus berakhir dengan ketegasan sikap politik Demokrat usai Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menepis isu soal hubungan Gerindra dan partainya merenggang usai Prabowo Subianto mengunjungi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

PKS masih mempertahankan posisi sebagai partai di luar koalisi pemerintah, meski putusan soal sikap dan tujuan tersebut belum dirumuskan dalam Majelis Syuro.

Hidayat Nur Wahid mengatakan Jokowi harus fokus dengan koalisinya, karena mereka sudah mengajukan nama calon menteri yang sangat banyak.

Hidayat mengingatkan Jokowi akan peran Ma'ruf Amin dalam memenangkan Jokowi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, sehingga sudah seharusnya dilibatkan dalam penyusunan kabinetnya.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan menerima jika partai oposisi lain meninggalkan PKS sendirian sebagai pihak oposisi pemerintah.

PKS mencium sinyal akan ditinggalkan Gerindra sebagai oposisi usai pernyataan Wakil Ketua TKN Moeldoko mengenai 'koalisi plus-plus' setelah pembubaran TKN Jokowi-Ma'ruf.

PKS pilih tetap jadi oposisi seandainya partai lain termasuk Gerindra bergabung ke koalisi Jokowi-Maruf. 

Konstituen PKS disebut mendukung langkah partai Islam ini untuk menjadi oposisi dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf ke depan.

Suhaimi menyadari bahwa keterlambatan pemilihan Wagub DKI Jakarta merupakan imbas dari banyaknya kepentingan dan lobi-lobi politik terjadi di DPRD DKI Jakarta.

Dua pimpinan Komisi II DPR dari Fraksi PKS dan Demokrat menilai akses swasta terhadap data milik Dukcapil boleh diberikan asal dibatasi secara jelas.  

Perseteruan Fahri Hamzah vs PKS terus berlanjut, kini ia mengancam akan menyita aset 5 pejabat partai kalau tak mau membayar ganti rugi. 

Penyitaan aset tergugat elite PKS, karena putusan pengadilan yang memenangkan Fahri Hamzah belum terlaksana.

Pengacara Fahri Hamzah berharap PN Jaksel segera melakukan verifikasi terhadap aset-aset milik 5 petinggi PKS yang diajukan untuk disita. Penyitaan aset itu untuk membayar ganti rugi ke Fahri.

Fahri Hamzah mengajukan penyitaan delapan aset terhadap 5 elite PKS, sebagai ganti rugi pemecetannya sebagai kader senilai Rp30 miliar.