Indeks Pilkada Serentak 2018

KPK tetap akan memproses hukum apabila ada calon kepala daerah yang diduga terlibat kasus korupsi.

Salah satu dari sekian pemantik konflik Pilkada adalah persoalan SARA dan politik uang.

Sistem noken adalah sistem yang digunakan dalam Pemilu khusus untuk provinsi Papua.

Strategi kepolisian menangani potensi konflik Pilkada Papua 2018 dengan menjalin kerja sama Polri dengan TNI dan aparatur sipil lain di sana.

Prasetyo meminta agar penindakan tindak pidana bisa ditangani selama pelanggaran ditemukan tanpa ada batas waktu seperti yang tertera di KUHP.

“Banyak yang berprasangka dulu, suudzon dulu, padahal belum tentu suratnya sampai ke saya,” kata Jokowi.

Penggunaan dalil agama dalam pilkada serentak dinilai sensitif dan dapat disalahgunakan oleh kelompok tertentu.

Badan Pengurus Pusat Oi melarang setiap anggotanya dan pihak luar Oi menggunakan atribut Oi untuk kepentingan kampanye di Pilkada 2018.

Usulan pengangkatan Pj Gubernur dari perwira aktif masih menunggu keputusan dan persetujuan dari Presiden Joko Widodo. 

"Ketika mereka melakukan politik uang secara massif, mereka pun akan mudah melakukan politisasi agama, menjadikan agama sebagai komoditi politik," kata Dahnil.

Menurut Menag Lukman Hakim, penggunaan agama sebagai alat politik praktis dapat memecah belah umat beragama yang majemuk di Indonesia.

Mendagri Tjahjo Kumolo mewacanakan Pj Gubernur Papua, saat Pilkada 2018 berlangsung di daerah itu, berpeluang ditempati petinggi TNI/Polri.

PKB mendesak Kemendagri mengkaji ulang rencana pengusulan penunjukan Perwira Tinggi (Pati) Polri menjadi Pejabat (Pj) Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara.

Nama-nama yang akan menjadi Pj gubernur, menurut Tjahjo, ditunjuk oleh Polri tanpa campur tangannya.

Penunjukan perwira aktif sebagai pejabat gubernur berpotensi mengganggu netralitas aparat negara.

Menurut Tjahjo Kumolo, pengusulan perwira aktif menjadi penjabat gubernur sudah sesuai Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

Kajian dilakukan Bawaslu setelah perbincangan ihwal Pj gubernur dari kalangan Polri mengemuka.

Tjahjo Kumolo menampik adanya dugaan bahwa penjabat gubernur diisi oleh Polri atas dasar kepentingan politik.

Mengapa Bawaslu sulit membawa praktik politik uang ke ranah pidana Pemilu, padahal UU Pilkada sudah mengaturnya?

Menurut Isnur, kebijakan mengangkat Pj Gubernur dari perwira tinggi aktif menggunakan nalar ala Orde Baru.