Indeks Petani Tembakau

Ganjar Pranowo berharap petani tembakau di Klaten bisa mengekspor tembakau berkualitas tinggi sehingga menjadi komoditas unggul di sektor pertanian.

Jika dilihat dari tujuan UU Cukai, pengenaan cukai tidak hanya untuk penerimaan negara. Tapi juga untuk mengendalikan konsumsi objek cukai.

Kemendag bakal memfasilitasi petani tembakau untuk bisa memasok tembakau sebagai bahan baku langsung ke pabrik rokok.

Tembakau disetarakan dengan zat adiktif seperti narkoba, psikotropika, dan minuman beralkohol dalam draf RUU Kesehatan.

Anggota Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun mendorong agar pemerintah memperhatikan seluruh aspek dalam menyusun kebijakan soal tembakau.

APTI juga menilai revisi PP 109/2012 bakal berimbas terhadap berkurangnya pendapatan.

Terdapat 120 juta anggota NU yang menggantungkan hidupnya dari tembakau, mulai dari usaha pengembangan ekonomi pengusaha kecil hingga buruh dan petani.

Sejumlah tokoh Nahdlatul Ulama (NU) menolak rencana pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 (PP 109/2012).

Revisi PP Nomor 109/2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan tidak mendesak dilakukan.

DPR berharap rencana kenaikan CHT tidak menimbulkan gejolak di kalangan para pekerja SKT dan petani.

Guru Besar Universitas Airlangga, Hotman menilai pemerintah pusat perlu menyadari terkait efek domino bagi laju perekonomian di daerah dalam menentukan CHT.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Airlangga Surabaya meminta pemerintah daerah melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR).

APTI menilai rencana menaikkan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) atau cukai rokok di 2023 dapat merugikan para petani tembakau.

Dampak kenaikan cukai ke petani tembakau sebagai bagian dari hulu industri perlu diperhatikan. Selama ini pemerintah hanya fokus pada target penerimaan.

Terkait isu kenaikan cukai rokok, APTI meminta kebijakan yang tidak membebani dari sisi petani tembakau.

AMTI meminta kepada pemerintah untuk menjamin dan melindungi ekosistem IHT melalui penyusunan kebijakan yang transparan dan partisipatif.

Pemerintah naikkan CHT seolah membebankan pabrik produsen rokok. Namun hal itu berkelindan erat dengan petani tembakau sebagai penyuplai.

Keputusan Menkeu Sri Mulyani menaikkan cukai rokok direspons negatif oleh pasar saham dan dikritik petani tembakau.

Sahminudin, Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia NTB menilai kenaikan cukai tembakau seharusnya tak terlampau tinggi.

Berikut adalah penjelasan tentang cukai rokok dan pajak rokok, apa saja perbedaannya?