Indeks Petani Sawit

KAL memberikan premi minyak sawit berkelanjutan kepada Koperasi LMS sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi para petani.

Mencabut larangan ekspor semua jenis produk minyak sawit atau minyak goreng merupakan salah satu cara pemerintah mensejahterakan para petani.

Rencana penghapusan DMO sawit dilakukan setelah ada komitmen dari pelaku usaha sawit menjamin pasokan bahan baku minyak goreng di dalam negeri .

Pengusaha berharap penghapusan sementara pungutan ekspor minyak kelapa sawit mentah bisa membantu mengangkat harga tandan buah segar (TBS) sawit petani.

Zulhas meminta pabrik-pabrik pengolahan minyak sawit mentah untuk membeli TBS petani pada harga Rp1.600 per kilogram.

Amin Said Husni meminta agar segala dokumen-dokumen yang menunjang bisa diserahkan ke PBNU untuk dijadikan bahan tindak lanjut.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meminta pengusaha atau produsen minyak goreng untuk membeli sawit petani rakyat dengan harga minimal Rp1.600 per Kg.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko berjanji akan melaporkan terkait anjloknya harga TBS sawit kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Petani sawit geram, harga tandan buah segar (TBS) sawit justru semakin merosot hingga Rp300 per kilogram di Pasaman Barat, Sumatera Barat.

Sebelum menentukan sikap, pengurus PBNU minta mereka mengirimkan sejumlah dokumen-dokumen detail menyangkut persoalan yang terjadi.

Keuntungan dari perbaikan distribusi minyak goreng ini, menurut Luhut juga untuk membuat masyarakat terjangkau membeli minyak goreng di pasar.

Harga Tandan Buah Segar (TBS) petani swadaya di seluruh provinsi belum alami kenaikan signifikan.

Wacana sawit sebagai tanaman hutan muncul lagi. Wacana itu pernah dikritik akademisi dan pemerhati lingkungan karena dianggap melanggengkan deforestasi.

SPKS sebut pembenahan tata kelola industri perkebunan sawit tidak berhenti pada persoalan legalitas seperti perizinan, HGU dan plasma.

Aparat diminta memonitor, siapa saja pabrik yang curang membeli harga TBS sawit di bawah harga normal yang ditetapkan dinas perkebunan.

Larangan ekspor CPO sudah mulai dibuka oleh pemerintah, berikut tanggapan dari Apkasindo.

Larangan kebijakan ekspor CPO dan turunannya menimbulkan dampak merugikan, salah satunya bagi petani sawit.

Kebijakan larangan ekspor bahan baku minyak goreng, crude palm oil (CPO) dan turunannya 'menyiksa' petani sawit Indonesia.

Larangan ekspor CPO dan produk turunan sebaiknya memperhatikan 3 hal: Petani sawit, sektor dunia usaha, dan neraca keuangan negara.

Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun menilai petani sawit kecil yang tak punya pabrik pengolahan yang paling terkena dampak larangan ekspor CPO.