Indeks Petani

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengusulkan dana sebesar Rp100 triliun agar BUMN membeli hasil pertanian.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo meminta pemerintah mengantisipasi sektor pertanian dan pangan yang akan mengalami gejolak dari dampak perubahan iklim.

Serikat Petani Indonesia (SPI) meminta pemerintah terus waspada terkait biaya produksi pertanian. Sebab saat ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Sebelum menentukan sikap, pengurus PBNU minta mereka mengirimkan sejumlah dokumen-dokumen detail menyangkut persoalan yang terjadi.

Jokowi mengajak masyarakat menanam pangan di lahan perhutanan sosial tersebut seperti padi, jagung, porang, hingga sorgum.

BPS mengakui Nilai Tukar Petani (NTP) masih rendah disebabkan komponen subsidi pemerintah diberikan petani tidak dimasukan.

Pekerja perempuan di sektor pertanian terbatas karena adanya hambatan struktural dan kultural terhadap akses pengetahuan, keterampilan, hingga permodalan.

Keinginan Jokowi agar generasi muda mau jadi petani menjadi ironi saat konflik agraria masif dan kebijakan pemerintah tak berpihak.

Jokowi sebut Indonesia harus membangun kemandirian pangan dan kesejahteraan petani harus bisa meningkat secara signifikan.

Senin, tanggal 21 Juni 2021 hari ini, Indonesia merayakan Hari Krida Pertanian yang ke-49. 

Faktor pendorongnya tidak sesederhana kemalasan milenial atau generasi Z, melainkan buah dari kebijakan pemerintah.

Perjuangan Emiliano Zapata Salazar menegakkan hak-hak petani di Morelos, Meksiko. 

BPS catat harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani capai tingkat terendah selama COVID-19, yaitu Rp4.481/kg per Maret 2021.

Impor beras pemerintah ditentang. Stok besar Indonesia dirasa cukup.

Pabrik gula akan diizinkan untuk mengimpor bahan baku. Kebijakan ini disinyalir akan merugikan petani yang komoditasnya tak terserap industri.

Beras khusus dari Vietnam merembes ke pasar lokal. Penyebabnya disinyalir karena konsumen asli mereka daya belinya menurun.

Ratusan juta buruh dan petani India turun ke jalan tolak UU baru yang akan membuat petani semakin ditindas oleh raksasa korporat.

Pemerintah telah menganggarkan dana subsidi sebesar Rp2,78 triliun dari APBN. Dipandang hanya akan sampai ke perusahaan besar.

Tanpa pusat data, pengusaha sulit mencari komoditas tertentu untuk diekspor ke pasar global. Pangsa petani pun terbatas.

Kadin mengklaim sudah mendampingi jutaan petani kelapa sawit dan cabai.