Indeks Perppu Pemilu 2024

Politik
Selasa, 21 Mar 2023

Puan Jamin Perpu Pemilu Disahkan dalam Paripurna Terdekat

Puan membantah ada halangan atau kesepakatan yang belum dicapai antar-partai terkait belum disahkannya Perpu Pemilu menjadi UU.
Edukasi dan Agama
Selasa, 31 Jan 2023

Unsur-Unsur dalam Sistem Pemilu: Daerah hingga Ambang Batas

Unsur-unsur dalam sistem pemilu yang mengatur terkait luasan daerah hingga ambang batas pencalonan.
Politik
Rabu, 14 Des 2022

Jokowi Terbitkan Perppu Pemilu: Solusi atau Peluang Masalah?

Presiden Jokowi resmi menandatangani Perppu Pemilu, lalu apakah ini menjadi solusi atas masalah pelaksanaan pemilu atau membuka peluang masalah baru?
Politik
Selasa, 13 Des 2022

Perppu Pemilu Harus Dibawa ke Paripurna DPR Sebelum jadi UU

Junimart mengatakan Perppu yang sudah dikeluarkan Presiden Jokowi akan mendapatkan persetujuan DPR melalui rapat paripurna.
Politik
Selasa, 13 Des 2022

Kemendagri: Perppu Pemilu Beri Kepastian Hukum bagi DOB dan IKN

Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 menjadi dasar hukum pelaksanaan pemilu di daerah otonomi baru (DOB) dan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Politik
Selasa, 13 Des 2022

KSP Klaim Perppu Pemilu Upaya Pemerintah Sukseskan Pemilu 2024

Jaleswari Pramodhawardani menuturkan bahwa penerbitan Perppu adalah bentuk komitmen pemerintah dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
Politik
Selasa, 13 Des 2022

Perppu Pemilu 2024 Terbit, Parpol Lama Tak Perlu Undi Nomor Urut

Parpol lama tak perlu mengundi nomor urut pada Pemilu 2024 sesuai dengan permintaan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Politik
Kamis, 17 Nov 2022

Pj Gubernur Papua Barat Daya akan Dipilih Pekan Depan

Pemerintah sesegera mungkin mengeluarkan Perppu Pemilu lalu melantik Pj Gubernur Papua Barat Daya.
Politik
Kamis, 17 Nov 2022

Tito Sebut Pembahasan Perppu Pemilu Tak Hanya Bahas DOB Papua

Tito sebut dengan Perppu, maka kewenangan DPR akan semakin berkurang karena hanya miliki 2 pilihan menerima atau menolak.
Politik
Jumat, 4 Nov 2022

Kemendagri: Perppu Pemilu untuk Akomodasi 3 DOB Papua

Opsi Perppu dinilai lebih logis ketimbang merevisi UU Pemilu karena akan memakan banyak waktu.