Indeks Perppu Kpk

Oligarki partai berada di belakang Revisi UU KPK dan karena itu banyak ditentang. Kami butuh presiden yang berani mengambil keputusan sulit.

Politikus Gerindra berharap Jokowi juga membicarakan Perppu KPK dengan partai oposisi.

Politikus Partai Gerindra Supratman Andi Agtas menganggap penerbitan Perppu KPK sangat politis karena akan mendapat tekanan dari masyarakat yang mendesak presiden untuk menerbitkan Perppu, tetapi ditolak oleh partai pendukungnya.

Jokowi juga tetap didesak melihat kembali pimpinan KPK baru, selain menerbitkan perppu pengganti UU KPK hasil revisi.

Peneliti LSI memprediksi tingkat kepuasan terhadap Jokowi bakal anjlok jika Perppu KPK tidak segera diterbitkan.

Hanya 12,9 persen dari sampel LSI yang menyatakan tidak setuju Perppu menjadi jalan keluar.

Presiden Jokowi belum juga menerbitkan Perppu KPK di tengah desakan masyarakat.

Refly Harun menilai kebijakan presiden mengeluarkan Perppu KPK tidak bertentangan dengan hukum dan konstitusi.

Jokowi masih mempertimbangkan masukan terkait rencana penerbitan Perppu KPK.

Politikus Gerindra menyarankan Jokowi merevisi lagi UU KPK daripada mengeluarkan Perppu yang ditolak parpol koalisi pendukung pemerintah.

Ifdhal Kasim mengatakan Presiden Jokowi sampai saat ini masih menimbang berbagai masukan, baik dari tokoh masyarakat dan elite-elite partai politik pengusungnya.

Wacana Perppu KPK menjadi pro kontra. Sebagian ahli hukum mendukung penerbitan perppu untuk membatalkan revisi UU KPK, tetapi yang lainnya tidak.

Presiden Jokowi tidak akan tergesa-gesa mengeluarkan Perppu KPK dan membuka ruang dialog dengan berbagai komponen untuk menjaring masukan.

Perppu KPK merupakan kewenangan presiden yang tak bisa diintervensi oleh siapa pun, termasuk partai pendukung.

Penguatan KPK lewat peraturan pengganti undang-undang dinilai akan berikan perbaikan perekonomian nasional.