Indeks Perkebunan Kelapa Sawit

Kejagung geledah rumah Siti Nurbaya Bakar terkait korupsi tata kelola sawit 2015-2024. Penyidik sita dokumen dan barang bukti elektronik di 6 lokasi.

Senator Papua Barat Daya, Paul Finsen, mengatakan orang Papua tidak suka dengan rencana pengembangan perkebunan kelapa sawit di sana.

Ada unsur kelalaian pemerintah dalam menghentikan deforestasi dan suburnya tambang batu bara serta perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Selatan.

Menko Perekonomian Darmin Nasution menyebut hasil studi IUCN dapat menghadapi tudingan-tudingan negara Eropa yang sering mendiskreditkan komoditas kelapa sawit.

Greenpeace menilai perkebunan sawit masih menjadi penyebab deforestasi paling signifikan di Indonesia.

Stabilisasi harga minyak dapat dilakukan melalui pengaruh pengendalian permintaan dan penawaran sawit dan produk turunannya.

Dari sisi pengembangan dana, pada 2017 Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit membukukan pendapatan dari penempatan dana sebesar Rp505 miliar.

FWI dan Greenpeace Indonesia menuntut Kementerian ATR/BPN membuka informasi Hak Guna Usaha perkebunan kelapa sawit.

Kondisi buruh perkebunan sawit serba kekurangan, upah tak layak, beban kerja berlebih, kontras dengan para pemiliknya yang masuk jajaran orang terkaya.

Pemerintah membantah program peremajaan kebun kelapa sawit mengubah fungsi sebagian lahan hutan di Sumatera Selatan.

Peremajaan ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas kelapa sawit Indonesia yang masih tergolong rendah yaitu hanya 3,7 persen ton/hektare/tahun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengklaim sektor kelapa sawit merupakan bisnis yang strategis bagi perekonomian nasional secara umum.

Ekspansi lahan sawit di wilayah hutan adat menimbulkan penderitaan dan permasalahan baru bagi komunitas-komunitas adat di Kalimantan hingga Papua.

Uskup John Philip Saklil mengkritik keras kebijakan pemerintah di Papua yang terus memberikan izin pembukaan lahan kepada perkebunan kelapa sawit.

Permintaan maaf Presiden Taiwan Tsai Ing-wen kepada masyarakat adat di Taiwan pada akhir Juli lalu membuka kembali diskursus tentang posisi kelompok etnis di sebuah negara modern yang senantiasa termarjinalisasi. Tanah mereka direbut, SDA-nya dikuras habis, dan kebudayaan aslinya terancam punah. Gelombang modernisasi, globalisasi, serta industrialisasi menjadi faktor-faktor penyebab utamanya. Negara dan/atau korporasi rakus jadi aktor-aktor yang bermain di belakangnya.