Indeks Perdagangan Karbon

Reformasi regulasi perdagangan karbon berhasil mengembalikan kepercayaan investor pengembang proyek karbon.

KLH merilis SRUK untuk mengatrol transaksi perdagangan karbon di dalam negeri. Hambatan regulasi dan minimnya permintaan dinilai jadi PR pemerintah.

Karbon tersebut nantinya dapat dijual kepada pelaku usaha yang melebihi batas emisi, pihak yang melakukan offset sukarela, maupun masyarakat.

Perdagangan karbon dapat dilakukan di berbagai tipe hutan, mulai hutan produksi, hutan lindung, hingga kawasan konservasi tertentu pada zona pemanfaatan.

Perdagangan efek karbon yang terjadi di Bursa Karbon Indoneia (IDXCarbon) hingga 11 Juli 2025 hanya mencapai 1,6 juta ton CO2 ekuivalen (CO2e).

Sektor keuangan dan manufaktur mendominasi pembeli unit karbon di Indonesia. Di antaranya Bank Central Asia, Bank CIMB Niaga, dan Bank Mandiri.

Moeldoko sebut pentingnya percepatan penyusunan dan harmonisasi regulasi, khususnya sektor yang ada dalam NDC.

Kementerian ESDM tengah melakukan percepatan Rancangan Peraturan Presiden tentang Carbon Capture and Storage yang direncanakan akan terbit bulan depan.

Ketua OJK Mahendra Siregar akan meresmikan Bursa Karbon pada 26 September 2023 mendatang.

Indonesia belum punya aturan jelas untuk pasar karbon di Indonesia dan hanya berkutat dengan masalah karbon yang dihasilkan PLTU.

Bahlil Lahadalia meminta pelaku usaha segera melakukan registrasi perdagangan karbon ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Menteri ESDM Arifin Tasrif menjelaskan perdagangan karbon diperlukan penyiapan Sistem Registri Nasional (SRN) dan selanjutnya dimatangkan OJK.

Krisis Iklim disebabkan oleh negara kaya dan korporasi besar. Namun, mereka tak mau menanggung tanggung jawab lebih banyak.

Pemerintah akan memulai uji coba perdagangan karbon selama Maret-Agustus 2021.